Pemkot Depok Tutup Pintu Negosiasi SDN Pondokcina 1, Siswa Bakal Ditinggalkan

TEMPO.CO, Depok – Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto menyatakan pemerintah tidak akan memberikan kesempatan lagi bagi orang tua murid SDN Pondokcina 1 yang menolak relokasi. Wijayanto bersikukuh SDN Pondokcina 1 harus direlokasi ke dua sekolah yakni SDN Pondokcina 3 dan 5. Alasannya, lokasi sekolah yang sudah berdiri sejak 1946 itu tidak aman karena berad di pinggir jalan besar. Dinas Pendidikan tidak mempedulikan alasan penolakan orang tua siswa yang ingin semua murid direlokasi ke satu gedung sekolah dan tidak dibagi-bagi “Kita telah menentukan ini sudah tidak aman kondisinya dan tidak layak, kita lakukan kajian untuk relokasi,” kata Wijayanto saat mendatangi SDN Pondok Cina 1, Senin 5 Desember 2022. Wijayanto mengatakan, Dinas Pendidikan masih memberikan kesempatan SDN Pondokcina 1 untuk beroperasi sampai 9 Desember mendatang, karena para siswa tengah melaksanakan ujian Penilaian Akhir Semester (PAS). Namun, setelah ujian berakhir, Dinas Pendidikan Kota Depok akan mengambil sikap tegas untuk menghentikan segala kegiatan belajar mengajar di SDN Pondokcina 1. Kegiatan sekolah akan dilanjutkan di dua sekolah negeri lain di Kelurahan Pondok Cina, Depok. “Setelah (ujian), kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di tempat yang telah ditentukan, lihat pernyataan pak Sekda sebelumnya,” kata Wijayanto. Jika masih ada penolakan orang tua, Wijayanto tidak akan memikirkan nasib para siswa SDN Pondokcina 1 tersebut. “Itu bagian dari pilihan, intinya kita sudah memberikan jalan belajar di sana, silakan datang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok itu.

Anggota DPRD Kritik Sikap Pemkot Depok Kerahkan Satu Peleton Satpol PP

Anggota DPRD Kota Depok Oparis Simanjuntak mengkritik sikap pemerintah kota yang mengerahkan satu peleton Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke sekolah saat pelaksanaan penilaian akhir semester (PAS) sedang berlangsung. “Pemkot Depok sebaiknya tidak memperkeruh suasana dan mengganggu siswa yang sedang ujian,” ujar Oparis melalui keterangan persnya, Senin 5 Desember 2022. Oparis yang saat peristiwa itu sedang berada di lokasi mengatakan, kedatangan anggota Satpol PP Kota Depok itu memicu keributan para orang tua siswa yang sedang menunggui anak-anaknya melaksanakan ujian. “Saya memantau di lokasi sejak sebelum ujian dimulai pukul 07.00 pagi dan situasinya kondusif. Untuk apa Satpol PP datang kalau tidak ada masalah?” sesal Oparis. Oparis pun mengaku sempat berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto yang datang bersama anggota Satpol PP, dan dijawab dengan santai kalau tidak ada pengerahan aparat penegak perda tersebut. “Beliau mengaku melakukan inspeksi sebagai Kadisdik dan tidak tahu kalau Satpol PP mengikuti,” ungkap Oparis. Masih menurut Oparis, SDN Pondokcina 1 yang berakreditasi A dan menjadi salah satu sekolah favorit seharusnya dipertahankan. “Memecah sekolah favorit yang sudah berdiri puluhan tahun ke dua sekolah lain jelas bukan solusi yang tepat. Keputusan ini malah menganggu kegiatan belajar mengajar di tiga SDN di Pondok Cina,” ujarnya. Karena itu, Oparis yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Depok mendesak agar penggusuran ditunda hingga ada solusi terbaik yang diterima semua pihak. Di luar kedatangan Kadisdik dan Satpol PP, pelaksanaan PAS hari pertama di SDN Pondokcina 1 berjalan dengan lancar. Ujian yang dimulai pukul 07.00 berakhir pada pukul 10.30 untuk dua mata pelajaran. Sekitar 200 dari 362 siswa mengikuti ujian di SDN Pondokcina 1, sisanya terbagi di SDN Pondokcina 3 dan 5.