KPPU Endus Persaingan Usaha Tak Sehat dari Transaksi Nontunai

NAGALIGA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pembayaran nontunai dengan hanya menggunakan uang elektronik keluaran satu bank pada fasilitas publik berpotensi menimbulkan diskriminasi.

“Kami mendukung penerapan transaksi nontunai, akan tetapi jangan hanya bisa menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan satu bank saja,” ujar Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ramli Simajuntak seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/11).

Ramli mengaku menerima laporan transaksi non tunai pada fasilitas umum di Sumatera Barat ada yang hanya bisa layani jika menggunakan uang elektronik dari satu bank tertentu saja.

“Misalnya, di Bukittinggi, masuk kebun binatang hanya bisa pakai Brizzi. Di Padang, naik bus Trans Padang juga Brizzi. Kemudian, masuk kolam renang Teratai (kolam renang yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga) pakai BNI,” ujarnya.

Hal tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan pelanggaran transaksi persaingan usaha jika pemerintah kota sebelumnya tidak menawarkan penyediaan layanan pembayaran tersebut kepada semua perbankan.

Seharusnya, praktik yang patut ditiru adalah pembayaran tol di mana pengguna bisa membayar dengan menggunakan kartu dari berbagai bank.

Selanjutnya, ia akan meneliti fenomena transaksi non tunai eksklusif tersebut untuk melihat apakah ada indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Ia khawatir jika fenomena tersebut terus dibiarkan, satu orang akan mengoleksi 10 kartu berbeda untuk melakukan pembayaran.

“Semestinya, karena ini untuk kepraktisan harus bisa melayani semua kartu,” ujarnya.