NAGALIGA — Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mendorong Indonesia melakukan transformasi ekonomi melalui omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3).
“ADB mendorong transformasi ekonomi yang dilakukan bapak presiden, baik melalui RUU Cipta Kerja maupun Perpajakan, bisa mendapatkan support dari ADB untuk implementasinya. Itu berupa pelatihan hingga dukungan pendanaan,” ujar Airlangga.
Dalam pertemuan itu, lanjut Airlangga, ADB juga menyampaikan komitmen untuk terus berkontribusi di Indonesia dalam sejumlah bidang yakni pendidikan, akselerasi investasi, dan sustainability atau keberlanjutan.
“Sekarang ADB banyak memberikan policy support untuk beberapa kebijakan publik dan juga akan mendorong kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur,” katanya.
Dalam hal akselerasi infrastruktur, ucap Airlangga, ADB menilai Indonesia mampu berperan seperti yang dilakukan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation). Kerja sama ini merupakan kerja sama negara-negara berkembang dalam bidang sumber daya, teknologi, dan pengetahuan.
“Negara-negara lain bisa belajar dari Indonesia tentang kebijakan publik, salah satunya terkait akselerasi infrastruktur,” ucapnya.
ADB sebelumnya telah berkomitmen memberikan pinjaman ke Indonesia sebesar US$2,7 miliar atau setara Rp38,47 triliun (berdasarkan kurs Rp14.250 per dolar AS) pada tahun ini. Komitmen tersebut meningkat dari sebelumnya sekitar US$1,7 miliar.
Pinjaman ini akan diberikan ke sektor prioritas pembangunan Indonesia. Mulai dari konektivitas infrastruktur, perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, transformasi sumber energi, hingga pembiayaan hijau.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyerahkan draf omnibus law RUU Ciptaker dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi kepada DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembahasan kedua ruu tersebut dapat diselesaikan sebelum paruh pertama tahun ini berakhir.
