Gagal Lobi SoftBank Danai Proyek IKN, Luhut: Enggak Ada Urusan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menguntungkan.
Pernyataan Luhut ini terkait hengkangnya SoftBank Group dari proyek tersebut. Padahal, Chairman and CEO SoftBank Masayoshi Son ditunjuk sebagai anggota dewan pengarah proyek tersebut bersama Putera Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
“Enggak ada urusan itu, itu masalah dia. Murni masalah dia. Kita dapatkan 20 miliar dolar AS dari UAE kan, itu masuk lewat Indonesia Investment Fund (Indonesia Investment Authority/INA),” kata Luhut dilansir dari Antara, Kamis (17/3/2022).
Luhut pun menjelaskan mundurnya Softbank dari proyek IKN lantaran Vision Fund milik Softbank kolaps, padahal dananya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Oleh karena itu, kini Indonesia berharap aliran modal dari UEA dan Arab Saudi bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui Softbank.
“Jadi Softbank bikin Vision Fund, 100 miliar dollar AS. Seharusnya kan itu masuk dari Abu Dhabi dan Arab Saudi. Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya kolaps, nggak jadi, nggak masuk kita. Sekarang kita harapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, nggak usah lewat Softbank lagi,” jelas Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan mengungkapkan pandangan yang meragukan terhadap sebuah proyek investasi merupakan hal biasa.
“Kalau ada yang meragukan, itu biasa. Karena barang ini kan belum kelihatan. Kita kan bicara tentang future (masa depan), peluang yang ada. Biasanya kalau sudah ada yang terlihat, baru bisa bilang, orang boleh percaya. Prinsipnya kami bekerja, apakah ini mungkin atau tidak mungkin, kita lihat bersama,” katanya.
Ichwan menambahkan sudah ada banyak negara yang datang menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek IKN Nusantara. Minat tersebut disampaikan terkait investasi jasa pembangunan IKN hingga pembangunan properti di IKN, termasuk terkait energi hijau.
“Yang tertarik sudah ada. Ada yang datang ke BKPM, Bappenas, juga kementerian lain, tapi sifatnya masih mencari informasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut,” katanya tanpa menyebut asal negara investor yang menyampaikan minat.
Dana APBN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Jokowi menegaskan, APBN hanya akan digunakan sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kota yang nantinya diberi nama Nusantara tersebut.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya akan mengandalkan pembiayaan dari APBN sebesar 20 persen. Tapi sisanya akan memanfaatkan sejumlah kerja sama.
Dana dari luar APBN yang dimaksud yakni melalui skema Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“APBN kita hanya berkontribusi 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN,” jelasnya dikutip dari Kontan.
“Apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka panjang, setidaknya 15 tahun – 20 tahun baru selesai. Itu artinya 20 persen yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear,” sambung dia.
Said juga menuturkan, kontribusi APBN pada pembangunan IKN ini hanya untuk infrastruktur dasar dan strategis karena menyangkut kepentingan politik dan keamanan negara. Sehingga, tidak mungkin diminta keterlibatan swasta.
Di sisi lain, kontribusi APBN pada pembangunan IKN sebagai stimulasi untuk mendorong keterlibatan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, baik swasta asing maupun dalam negeri.
“Sebab, mereka tidak akan tertarik untuk terlibat pembiayaan IKN kalau IKN nya sendiri tidak menjanjikan return investment,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Said,rencana induk IKN yang menjadi tanggungjawab kepala otoritas IKN agar dapat menyusun pembangunan IKN menjadi sangat strategis, membantu melibatkan posisi badan usaha agar bisa terlibat, dan menjanjikan apa yang bisa dilakukan dari sisi usaha.
“Pada sisi inilah yang justru menjadi tantangan pemerintah melakukan lobi lobi ke banyak pihak,” tuturnya.
