Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza, Arab Saudi Bilang Gini
Riyadh – Pemerintah Arab Saudi melontarkan kutukan keras terhadap keputusan Israel untuk memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza, yang dilanda kehancuran akibat perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023. Riyadh memperingatkan Tel Aviv untuk tidak menggunakan “hukuman kolektif” terhadap warga Palestina.
Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (11/3/2025), mengutuk “dalam istilah paling keras” keputusan Israel memutuskan pasokan listrik untuk Jalur Gaza beberapa waktu terakhir.
Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali “penolakan mutlak terhadap pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional”.
CONTENT
“Kerajaan menekankan seruan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna segera dan tanpa syarat memulihkan pasokan listrik dan memastikan aliran bantuan ke Gaza,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.
“Kerajaan juga memperbarui seruan untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional atas pelanggaran terang-terangan ini,” cetus pernyataan tersebut.
Kecaman Saudi ini disampaikan setelah Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengumumkan pada Minggu (9/3) bahwa dirinya menginstruksikan pemutusan pasokan listrik ke Jalur Gaza.
“Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza. Kami akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk memulangkan para sandera dan memastikan Hamas tidak lagi berada di Gaza setelah itu,” ucap Cohen dalam pernyataan video.
Pemutusan pasokan listrik dilakukan Israel setelah akhir pekan lalu mengambil langkah kontroversial lainnya, dengan memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza hingga Hamas menerima persyaratan Tel Aviv untuk perpanjangan gencatan senjata yang menghentikan pertempuran selama 15 bulan terakhir.
Tahap pertama gencatan senjata Gaza berakhir pada 1 Maret lalu, setelah memungkinkan masuknya pasokan makanan penting, tempat perlindungan, dan bantuan medis. Sementara Israel ingin memperpanjang tahap pertama hingga pertengahan April, Hamas bersikeras untuk transisi ke tahap kedua yang dimaksudkan mengakhiri perang secara permanen.
Hamas, pada Sabtu (8/3), menuduh Israel “melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif” dengan menghentikan bantuan dan menyebut tindakan itu juga berdampak pada para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (11/3/2025), mengutuk “dalam istilah paling keras” keputusan Israel memutuskan pasokan listrik untuk Jalur Gaza beberapa waktu terakhir.
Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali “penolakan mutlak terhadap pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional”.
CONTENT
“Kerajaan menekankan seruan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna segera dan tanpa syarat memulihkan pasokan listrik dan memastikan aliran bantuan ke Gaza,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.
“Kerajaan juga memperbarui seruan untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional atas pelanggaran terang-terangan ini,” cetus pernyataan tersebut.
Kecaman Saudi ini disampaikan setelah Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengumumkan pada Minggu (9/3) bahwa dirinya menginstruksikan pemutusan pasokan listrik ke Jalur Gaza.
“Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza. Kami akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk memulangkan para sandera dan memastikan Hamas tidak lagi berada di Gaza setelah itu,” ucap Cohen dalam pernyataan video.
Pemutusan pasokan listrik dilakukan Israel setelah akhir pekan lalu mengambil langkah kontroversial lainnya, dengan memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza hingga Hamas menerima persyaratan Tel Aviv untuk perpanjangan gencatan senjata yang menghentikan pertempuran selama 15 bulan terakhir.
Tahap pertama gencatan senjata Gaza berakhir pada 1 Maret lalu, setelah memungkinkan masuknya pasokan makanan penting, tempat perlindungan, dan bantuan medis. Sementara Israel ingin memperpanjang tahap pertama hingga pertengahan April, Hamas bersikeras untuk transisi ke tahap kedua yang dimaksudkan mengakhiri perang secara permanen.
Hamas, pada Sabtu (8/3), menuduh Israel “melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif” dengan menghentikan bantuan dan menyebut tindakan itu juga berdampak pada para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.
