Korban Bom Minta Pemulangan WNI eks ISIS Tak Picu Teror Baru
NAGALIGA — Korban serangan terorisme di Indonesia risau dengan wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS ke Tanah Air bisa menimbulkan teror baru.
Jikapun rencana itu direalisasikan, para korban berharap ada seleksi ketat terhadap para WNI itu.
Korban serangan teror bom JW Marriot pada 2003, Vivi Normasari, menilai pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah tidak bisa dipandang sebelah mata. Butuh kajian sebelum hal itu benar-benar direalisasikan pemerintah.
“Kalau sengaja memulangkan berdasarkan karena ada camp-camp pengungsian, siapa tahu di tempat itu [mereka] bukan karena dasar hati ingin pulang, tapi ya harus dipulangkan ke Indonesia,” kata Vivi di bilangan Daan Mogot, Jakarta Batat, Minggu (9/2).
Ia mengaku sudah beberapa kali melihat bagaimana ISIS mencuci otak para anggotanya dari berbagai referensi video.”Tapi ya rata-rata teman penyintas itu tidak setuju [WNI eks ISIS dipulangkan],” ucap Vivi kemudian.
Ia mengatakan wacana itu sebetulnya mengkhawatirkan karena eks ISIS dan jumlahnya banyak, yaitu mencapai 600-an orang.
Vivi meminta pemerintah menyeleksi ketat para eks ISIS ini agar tak memicu teror baru di dalam negeri.
“Kalau banyak otomatis butuh penanganan ekstra dan screening (penyaringan) dan persiapan matang. Jangan sampai memulangkan mereka malah menimbulkan masalah baru, menimbulkan teror,” ucapnya.
“Saya pribadi meminta negara hati-hati. Hati-hati memulangkan mereka. Saya sendiri takut, takut kalau ada apa-apa lagi. Jangan sampai dengan kepulangan mereka ada teror baru. Tapi mereka punya hak juga buat pulang ke Indonesia,” ucap Vivi.
Mantan terpidana kasus terorisme Ali Fauzi menyebut pemerintah harus berpikir dua kali sebelum memulangkan WNI mantan ISIS.
Adik kandung Amrozi dan Ali Ghufron, pelaku teror bom Bali itu, mengatakan WNI mantan ISIS boleh pulang dengan syarat harus benar-benar sudah sadar dan berjanji tidak akan kembali menganut radikalisme.
Ali mengatakan pemerintah harus benar-benar menyaring mereka secara ketat agar tidak ‘kebobolan’.
“Tapi kalau mereka dalam ‘zona merah’ (sangat radikal) ya kurang sepakat. Karena kalau tidak ya lebih banyak bahayanya [jika dipulangkan],” kata dia, yang pernah dipercaya sebagai kepala perakitan bom dalam sebuah kelompok terorisme itu.
Di sisi lain, Ali menyampaikan keuntungan pemerintah jika memulangkan WNI eks ISIS. Menurutnya, pemerintah bisa menggali lebih banyak informasi sehingga proses pencegahan faham radikalisme dan terorisme di Indonesia lebih mudah.
“Seperti saya bisa afirmasi membantu pemerintah dan BNPT. Saya pikir kisah mereka bisa dipakai untuk pencegahan di masa mendatang,” ungkap Ali.
Wacana pemulangan sekitar 660 orang WNI eks ISIS mencuat setelah disinggung Menteri Agama Fachrul Razi.
Sementara, Presiden Joko Widodo bakal memutuskannya pada Mei 2020, meski secara pribadi mengaku tidak setuju dengan pemulangan itu.
