Soal Unicorn Baru 2020, Johnny Sebut Startup Juga Bisa Redup
NAGALIGA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate tidak mau memberikan gambaran sektor tiga perusahaan rintisan (startup) mana yang akan menyandang status unicorn hingga 2024.
“Mereka semua [startup di Indonesia] punya peluang, tidak mau sebut industri spesifik,” kata dia saat ditemui awak media di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/2).
Lebih lanjut Johnny membeberkan ada tiga fungsi pemerintah dalam membina startup untuk bisa menyandang status unicorn. Pertama, sebagai regulator yakni menyiapkan aturan dalam hal ini membuat undang-undang bersama DPR maupun peraturan menteri.
Kedua, sebagai fasilitator yakni menghadirkan infrastruktur yang diakomodir oleh Kemenkominfo.
“Yang ketiga fungsi sebagai akselerator, untuk mendorong. Dia fungsinya semacam matchmaker. Artinya, mendorong mereka untuk naik kelas,” tutur Johnny.
Kemenkominfo pun tak menampik bahwa tak selalu startup berada di masa kejayaan. Johnny mengibaratkan para pelaku startup juga berpotensi mengalami penurunan performa atau redup.
Maka dari itu, dia meminta kepada mereka untuk terus menjaga invensi dan inovasi serta mempertahankan kreatifitas.
“Yang kita harapkan, jaga invensi, inovasi, kecepatan dalam mengambil keputusan investasi,” pungkas Johnny.
Sebelumnya, sejumlah pihak santer menyebutkan bahwa startup sektor edukasi dan kesehatan bakal menyandang status unicorn tahun 2020.
Managing Director Digitaraya (perusahaan akselerator startup), Nicole Yap pada 23 Januari lalu mengatakan kedua sektor startup itu saat ini tengah menjadi sorotan para investor.
“Saya pikir yang berpotensi itu yang memiliki manfaat di Indonesia seperti edukasi, supaya bisa dapat akses untuk kualitas edukasi yang lebih baik. Selanjutnya dari sektor kesehatan,” kata Nicole saat acara Digitaraya Impact 2020.
Senada dengan Nicole, pada kesempatan yang sama, Deputi Akses Permodalan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo mengatakan permasalahan terbesar di Indonesia terkait masalah edukasi dan kesehatan. Maka dari itu, perlu adanya sokongan teknologi yang ‘apik’ agar polemik ini bisa ditanggulangi dengan baik.
“Saya sepakat edukasi dan kesehatan butuh solusi karena persoalan terbesar negeri ini ada di dua sektor itu,” tuturnya.
