Skandal Baterai iPhone Kembali Berujung Gugatan Konsumen untuk Apple
Jakarta – Di awal pekan ini Apple telah didenda sebesar 10 juta Poundsterling (lebih dari Rp 190 miliar) di Italia karena klaim anti air yang dinilai menyesatkan. Bulan lalu, Apple juga telah setuju membayar $ 113 juta (Rp 1,6 triliun) kepada penggunanya di lebih dari 30 negara bagian Amerika Serikat atas praktik yang dikenal sebagai batterygate di seri iPhone 6, iPhone 7 dan iPhone SE.
Saat ini, total lima organisasi perlindungan konsumen di Eropa telah memasukkan gugatan baru class-action melawan Apple. Kali ini di Belgia dan Spanyol dengan permasalahan juga soal batterygate. Skandal baterai merujuk kepada keluhan para pengguna iPhone yang mendapati performa baterai tiba-tiba menurun setelah mereka melakukan pembaruan sistem operasi perangkat.
Pelambatan performa dicurigai sengaja dilakukan Apple agar pengguna mau membeli seri iPhone terbaru yang telah dirilis. Baterai gate dilaporkan terjadi pada seri iPhone 6 dan 6s. “Banyak konsumen akhirnya memutuskan satu-satunya cara untuk bisa kembali ke performa sebelumnya adalah dengan membeli model iPhone terbaru dari Apple,” kata Mark Brnovich, jaksa penuntut umum di Arizona, Amerika Serikat.
Gugatan terbaru yang datang dari Belgia dan Spanyol pada bulan ini meminta Apple untuk memberi kompensasi kepada pengguna sedikitnya $ 70 per perangkat. Gugatan yang sama sedang disiapkan di Italia dan Portugal.
Nilai gugatan itu lebih besar daripada yang dibayarkan Apple pada Juli lalu. Saat itu perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, ini membayar sampai $25 per pelanggan di Amerika pengguna seri iPhone keluaran 2014-2016, yakni iPhone SE (yang memiliki sistem operasi iOS 10.2.1 atau setelahnya) juga pengguna iPhone 7 yang menjalankan sistem operasi iOS 11.2 atau setelahnya sebelum 21 Desember 2017.
Meski telah membayar berkali-kali, Apple masih menyangkal seluruh tuduhan seputar masalah baterai gate. Perusahaan yang dipimpin Tim Cook itu berdalih setuju melakukan pembayaran, “untuk menyelesaikan masalah dan menghindari ongkos sengketa hukum yang lebih besar.”
