Waketum NasDem Harap Mendagri Beri Solusi soal Pelantikan Bupati Talaud
Polemik pelantikan pasangan Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada serentak, Agustus 2018 lalu, terus bergulir. Dalam agenda, pasangan Elly-Moktar yang diusung oleh Partai Nasdem, PKPI, dan Partai Gerindra ini seharusnya dilantik 21 Juli 2019 jika merunut pada akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya yakni Sri Wahyumi Manalip.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali mengharapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi solusi terkait pelantikan tersebut.
“Mendagri Tito Karnavian harus segera meminta Gubernur Sulut melantik pasangan bupati dan wakil bupati Talaud yang sudah terpilih melalui mekanisme yang sah pada Pilkada 2018 lalu,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya Kamis (9/1/2020) malam.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut khawatir terkatung-katungnya pelantikan Bupati-Wabup Talaud menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. “Ini yang harus kita cegah. Sikap tegas Mendagri jelas sangat dinantikan khususnya oleh masyarakat Talaud,” kata Ali.
Menurut Ali, Kemendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019. Bahkan, Mendagri telah mengeluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ pada 5 Agustus 2019 kepada Gubernur Sulut yang meminta gubernur melantik bupati dan wakil bupati Talaud periode 2019-2024.
“Ketegasan dalam hal ini sangat dibutuhkan agar situasi yang sifatnya bisa merugikan masyarakat Kabupaten Talaud khususnya dapat dihindari,” imbuhnya.
