Tak Sejalan dengan Edhy Prabowo, Fadli Zon Mulai Berseberangan dengan Prabowo?
Nama Fadli Zon tak bisa dilepaskan dari sosok Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Fadli Zon dikenal sebagai salah satu ‘tangan kanan’ dan elite di Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dikenal vokal terhadap pemerintahan Jokowi periode pertama. Dia ‘dicap’ sebagai pengritik sejati kebijakan Jokowi kala itu.
Namun, di periode kepemimpinan Jokowi, Prabowo memilih bergabung dengan Jokowi. Mantan Danjen Kopassus itu bersedia menjadi pembantu Jokowi. Dia diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Selain Prabowo, elite Gerindra, Edhy Prabowo juga diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke lingkaran kekuasaan, sikap Fadli Zon apakah akan tetap mengritik pemeritahan Jokowi atau tidak pun sempat menjadi pertanyaan publik. Belakangan, Prabowo menunjukkan tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Bahkan, kritikannya langsung ditujukan kepada koleganya sesama elite Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo:
Kritik Kebijakan Menteri Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana akan membuka ekspor benih lobster ke beberapa negara. Menurut Edhy, ekspor itu akan menambah devisa dan pendapatan negara.
Tak sejalan dengan rencana Edhy Prabowo, Fadli Zon meminta agar Edhy Prabowo mendengar saran dari mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti. Diketahui, Susi lantang mengritik rencana Edhy untuk membuka keran ekspor benih lobster.
“Saya sarankan pada kolega saya Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik soal benih lobster. Jangan apriori walau datang dari manapun,” tulis Fadli Zon di akun Twitternya.
Tak hanya itu saja, Fadli Zon juga memberikan pembelaan pada saran Susi Pudjiastuti yang dikenal sebagai menteri tegas dengan kebijakan-kebijakan yang banyak menguntungkan rakyat.
“Jangan apriori walau datang dari manapun apalagi dari pendahulu @susipudjiastuti yang punya nasionalisme tinggi. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap,” lanjut cuitan Fadli Zon.
Fadli Zon Tak Lagi Jadi Jubir Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menunjuk juru bicara khusus (jubirsus) untuk partainya. Para jubirsus nantinya bakal menyampaikan informasi dan sikap resmi Partai Gerindra.
“Untuk memudahkan rekan-rekan media mendapatkan informasi sikap resmi Partai Gerindra maka Pak Prabowo telah menunjuk jubir,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12).
Nama yang ditunjuk menjadi jubirsus partai adalah Sufmi Dasco, Sekjen Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Sugiono, Ketua DPP Habiburokhman dan Ahmad Riza Patria. Nama Fadli Zon tak masuk ke dalamnya.
Fadli Zon: Jadi Jubir Rakyat
Partai Gerindra telah menunjuk lima juru bicara khusus yang ditugaskan sebagai penutur sikap resmi partai. Tidak ada nama Waketum Gerindra, Fadli Zon.
Fadli mengaku sudah lama menjadi juru bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dia tidak masalah tak ditunjuk lagi sebagai juru bicara. Sekarang, dia mendeklarasikan sebagai juru bicara rakyat.
“Bertahun-tahun jadi juru bicara pak Prabowo, lalu juru bicara partai. Sekarang saya juru bicara rakyat,” katanya kepada wartawan, Jumat (6/12).
Alasan Fadli Zon Tak Jadi Jubir Khusus Gerindra
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengakui absennya nama Fadli Zon dalam daftar juru bicara khusus Gerindra karena mantan wakil ketua DPR itu kerap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Muzani mengatakan hal tersebut biasa saja karena Gerindra sudah dalam lingkaran pemerintah.
“Ya saya kira biasa aja kan, partai itu kan menyuarakan kepentingan rakyat, partai itu kan bagian dari perpanjangan mulut dan telinganya rakyat. Gerindra bagian daripada itu,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12).
Muzani mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintahan, Gerindra menyuarakan suara rakyat. Sehingga, Gerindra melihat pembangunan oleh pemerintah Jokowi untuk rakyat.
“Jadi kita menyuarakan rakyat sehingga karena itu kita bergabung ke pemerintah Jokowi karena kita percaya pembangunan pada akhirnya juga untuk rakyat. Bukan memisahkan, apalagi menjatuhkan,” kata Muzani.
