Pejabat Rangkap Jabatan, Dinilai Tak Optimal Jalankan Kebijakan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta para menterinya kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Bahkan, untuk sektor ekonomi dia mematok tinggi.
Pengamat Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, salah satu kuncinya adalah jangan rangkap jabatan, apalagi di posisi pertama dalam partai politik.
Diketahui ada 3 menteri yang menjabat sebagai Ketum parpol. Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa, dan Airlangga Hartarto.
Nama yang terakhir kini menjadi sorotan, lantaran berniat maju lagi sebagai caketum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti, yang diprediksi memanas.
“Pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan,” kata Enny, Kamis (27/11/2019).
Menurut dia, jika rangkap jabatan, maka akan sulit bekerja. Apalagi sampai optimal.
“Kalau seorang Menteri kerjanya enggak fokus, pasti kerjanya enggak optimal,” tukasnya
