PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Lima Hal Ini Patut Dicermati
JAKARTA – Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pendukung pemerintah bukan sesuatu yang mengejutkan. Walaupun, kata dia, bergabungnya PAN itu harus menunggu waktu cukup lama sejak terpecahnya partai berlambang matahari terbit itu pada Kongres V di Kendari Sulteng tahun 2020 lalu.
“Akan berbeda jika PAN dikuasai oleh loyalis Amien Rais yang sekarang membentuk Partai Ummat . Salah satu isu besarnya memang adanya perbedaan pandangan antara gerbong Amien Rais yang ingin PAN berada di luar pemerintahan, dan kubu Zulhas yang ingin masuk koalisi pemerintahan,” ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (26/8/2021).
Dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah, kata dia, kini menyisakan Partai Demokrat dan PKS di luar pemerintah atau oposisi. Menurut Igor, ada lima hal yang bisa dicermati dari masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintah itu.
“Pertama, ini bisa menjadi indikasi akan ada perombakan kabinet (reshuffle) berikutnya untuk mengakomodasi kader PAN masuk kabinet Jokowi periode kedua,” ujarnya.
Kedua, kata dia, memperkuat barisan pemerintah jika amendemen UUD jadi dilakukan. Ketiga, lanjut dia, konsolidasi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemindahan ibu kota negara.
“Keempat, bagi PAN ini peluang untuk meningkatkan kemandiriannya sendiri dari bayang-bayang ketokohan Amien Rais ,” ungkapnya.
Kelima, lanjut dia, dengan opsi bergabung dalam koalisi pemerintahan, maka PAN akan memanfaatkan posisi barunya ini untuk mendapat limpahan elektoral dari pendukung Jokowi yang muslim moderat atau menjaga elektabilitasnya sendiri menghadapi Pemilu 2024.
“PAN adalah satu parpol yang berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen dan tergantikan oleh partai baru lainnya, termasuk dari pecahannya sendiri, yaitu Partai Ummat Amien Rais ,” pungkasnya.
