Mendagri: Pemimpin Kuat Itu yang Terpilih di Masa Krisis
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pagebluk COVID-19 sebagai ujian bagi para calon pemimpin daerah. Dukungan semua pihak sangat penting untuk menyukseskan pesta demokrasi di 270 daerah secara serentak ini.
Keputusan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tetap menggelar pilkada pada tahun ini menuai banyak kritik. Namun, Kemendagri tetap percaya ini merupakan kesempatan untuk memilih pemimpin yang baik.
“Pemimpin yang kuat itu bukan pemimpin di masa aman dan damai. Akan tetapi, pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai dan krisis,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2020).
Mantan Kapolri itu mengatakan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 sebagai ujian sekaligus tantangan bagi calon kepala daerah. Mereka harus bisa menangkap peluang dalam melahirkan gagasan dan inovasi untuk penanganan COVID-19.
“Nah ini adalah ujian bagi para calon. Bagaimana mereka menangani krisis di daerah masing-masing sehingga diharapkan akan muncul gagasan atau berbuat maksimal. Itulah pemimpin yang kuat. Pemimpin yang terpilih di masa krisis, ujian yang sebenarnya,” terangnya.
Dengan adanya adu gagasan dan inovasi tentang COVID-19 diharapkan mendorong percepatan penanganan di daerag masing-masing. Disamping itu, “perang” gagasan tentang COVID-19 diprediksi menekan isu-isu primordial yang kerap muncul dalam pilkada.
“Bisa membuat penanganan COVID-19 justru menjadi cepat karena semua bergerak. Kontestasi pilkada ini sehat karena menekan isu primordial yang sering menjadi konflik,” paparnya.
Jika penanganan COVID-19 menjadi isu utama, ini akan berdampak positif dan memotivasi daerah lain agar maksimal dalam menangani virus Sars Cov-II. Tito menuturkan jika semua bergerak maksimal akan terjadi penurunan jumlah kasus positif COVID-19.
“Yang ada pilkada akan bisa memancing daerah lain untuk bergerak melakukan hal yang sama karena rakyatnya menuntut juga supaya kepala daerah mampu menangani,” tambahnya.
Dia meminta dukungan semua pihak, seperti pemerintah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan semua unsur masyarakat, dalam pelaksanaan pilkada ini. Kenormalan baru dalam kehidupan demokrasi, menurutnya, membutuhkan optimisme semua pihak.
“Sebetulnya ini akan menjadi momentum yang penting bagi kita yang justru menguntungkan. Baik dalam rangka untuk penanganan pandemi maupun dalam rangka agenda demokrasi,” pungkasnya.
