Menanti Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ada Tarik Ulur Kepentingan?
JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin masih menjadi misteri. Spekulasi bermunculan. Dari munculnya kabar sejumlah tokoh dipanggil Presiden Jokowi hingga ada seorang menteri yang langsung menemui ketua umum partai politik pememang Pemilu 2019.
Adapun isu reshuffle kali ini muncul setelah Presiden Jokowi mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.
Sebelumnya, isu reshuffle semakin mengemuka ketika Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan keyakinannya akan ada perubahan di kabinet.
Lalu, kenapa reshuffle kabinet itu belum terjadi? Apakah ada tarik ulur?
“Menurut saya ada beberapa alasan. Pertama, dari setiap kejadian politik yang terkait Jokowi, kita sudah hafal bahwa Jokowi itu orangnya enggak mau kelihatan didikte, dan dia enggak mau kelihatan seperti bisa diprediksi,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (24/4/2021).
Jadi, kata dia, jika ada orang yang memprediksi reshuffle itu dan tersebar luas di media massa, maka Presiden Jokowi akan dengan mudah menundanya sampai tidak ada yang mengetahuinya.
“Sampai kapan, dan itu memang karakteristik khas Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin yang susah ditebak oleh kawan maupun lawan, dan itu yang membuat dia sebagai tokoh politik yang mumpuni saat ini di Indonesia,” tuturnya.
Hal lain, kata dia, Presiden Jokowi punya pertimbangan lain dalam menentukan kapan reshuffle itu dilakukan. Sebab, kata dia, reshuffle merupakan sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi.
“Itu sih menurut saya alasan yang paling kuat kenapa tidak ada reshuffle sampai hari ini,” katanya
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai adanya tarik ulur kepentingan politik di sekitar Presiden Jokowi membuat reshuffle belum terjadi.
“Masih ada power interplay (tarik menarik) kepentingan politik di sekitar Jokowi. Apalagi ada isu PAN akan masuk koalisi Jokowi. Artinya akan ada kader PAN akan masuk kabinet,” ujar Ujang kepada SINDOnews secara terpisah.
Menurut dia, ada resistensi dari parta-partai koalisi pendukung Jokowi menyikapi isu PAN masuk pemerintahan dalam momen reshuffle. “Seperti Nasdem masih menolak masuknya PAN. Karena PAN dianggap tidak berdarah-darah dan berkeringat di pilpres. Tarik menarik lainnya bisa saja terkait dengan sosok atau figur menteri yang akan di-reshuffle dan siapa penggantinya. Ini masih belum ada titik temu,” ujar Ujang
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow melihat isu Reshuffle Kabinet II periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah ramai jadi topik perbincangan. Jeirry juga melihat kasak-kusuk politik pun sudah berlangsung.Ada orang yang sudah dipanggil langsung tapi ada juga yang ditawarkan langsung, baik oleh Parpol maupun kelompok,” ujar Jeirry dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa 20 April 2021.
Begitu juga, kata Jeirry, banyak nama sudah muncul dan dimunculkan di permukaan. Menurut dia, tentu semua itu disampaikan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan masing-masing.
Namun, dia mengingatkan keputusan tetap di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. “Semoga semua dinamika ini tak makin membuat pusing Presiden Jokowi dan lalu gagal fokus untuk tujuan yang lebih substansial,” ujarnya.
Jeirry juga berharap, Presiden Jokowi tak terpengaruh kuat oleh kepentingan politik yang mungkin tersembunyi di balik banyak usulan nama itu dan tetap fokus pada upaya memperkuat kabinet. “Tetap menggunakan kriteria yang rasional dan objektif agar mampu memilih orang yang baik dan tepat,” tuturnya.
Jeirry Sumampow mengatakan kalau bicara soal apa saja yang mempengaruhi reshuffle kali ini, paling tidak ada beberapa hal penting. Pertama, kata Jeirry, soal yang sifatnya administrasi demi percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi, yaitu penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan penambahan kementerian baru, Kementerian Investasi.
“Ini tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja. Untuk dua kementerian baru ini, banyak nama sudah disebut,” ujar Jeirry.
Menurut Jeirry, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti. Hal tersebut dinilai Jeirry wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk Riset tak kuat.
“Nama seperti Prof Jimly Asshiddiqie saya anggap layak duduk di posisi itu. Untuk Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu. Beliau memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama dua periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi, saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan,” katanya.
Tentu, kata dia, nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, dia menyebut Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. “Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi. Kita tunggu saja,” tuturnya.
Kedua, kata Jeirry, evaluasi kinerja para Menteri. Menurut Jeirry, momentum reshuffle selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menteri dan menggantinya.
Dia memprediksi agaknya reshuffle kali ini akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang bermasalah dan yang berkinerja kurang memuaskan. “Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan perintah Presiden. Ini juga berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama,” ujarnya.
Karena itu, dia menilai pergantian menteri tak hanya akan terjadi pada dua kementerian, Kementerian Investasi maupun penggabungan Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan. “Beberapa kementerian yang bisa masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti adalah Kementerian Desa dengan kasus jual-beli jabatan, Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya, Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat dan lain-lain,” katanya.
