Komisi VIII Minta Mensos Libatkan Pemda Kawal Stimulus Ekonomi COVID-19
JAKARTA – Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam mengawal paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, termasuk jaring pengaman sosial (social safety net) untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi akibat wabah Corona (COVID-19) yang dalam realisasinya dilakukan oleh Kemensos.
Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina mengatakan, pelibatan pemda dalam pengawalan kebijakan ini sangat diperlukan agar bisa tepat sasaran. “Yang terpenting Pemerintah Daerah juga harus aktif dilibatkan dalam prosesnya. Bantuan Sosial diturunkan dalam kondisi wabah kaya begini kan harus dalam pengawasan ketat. Jangan sampai ada salah dalam business process-nya,” tutur Selly, Rabu (8/4/2020).
Di sisi lain, pihaknya meminta Pemda dalam memberikan data di luar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke Kemensos juga valid. “Di lapangan juga proses pencairan juga harus dalam didukung Pemda agar berjalan lancar, dan yang pasti dalam prinsip physical distancing juga,” tuturnya.
Dikatakan politikus PDIP ini, dalam situasi bencana seperti sekarang, langkah cepat Kemensos harus diapresiasi. “Masyarakat sangat terbantu dengan kebijakan ini. Kami sangat mengharapkan realokasi anggaran yang sudah dilakukan bisa menjaga ekonomi kita tetap on track,” ungkap mantan Wakil Bupati Cirebon ini.
Pihaknya juga meminta Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Panti Sosial yang untuk dimasukkan dalam bagian social safety net. Ini langkah penting, mengingat mereka yang menaungi banyak masyarakat kecil yang harus dibantu.
“Sektor informal diberi perhatian besar lewat paket kebijakan ini. Secara global, semoga ekonomi kita tidak terkoreksi dalam. Saatnya Pusat dan Daerah gerak bareng dalam satu tarikan nafas biar masyarakat ada rasa nyaman” ucapnya.
Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos yang digelar secara virtual, Selasa, 7 April 2020, Mensos Juliari Batubara menyebutkan pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi termasuk jaring pengaman sosial yang dalam realisasinya dilakukan oleh Kemensos.
“Selain penambahan PKH menjadi 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM yang sudah berjalan, kami juga mohon dukungan Komisi VIII untuk Bantuan Sosial yang akan kami turunkan untuk keluarga rentan yang terdampak COVID-19 ini di DKI Jakarta dan sekitarnya. Serta Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat terdampak di luar wilayah DKI Jakarta berbasis DTKS,” ungkap Juliari. Juliari menyebut bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat saat masa pandemi, sekaligus mengantisipasi agar pilihan masyarakat agar tidak mudik
