Kemendagri Klaim Kepemimpinan Lokal Tumbuh Positif
JAKARTA – Sejumlah kepala daerah di Indonesia baik gubernur, wali kota, maupun bupati terbukti memiliki kepemimpinan lokal yang berkualitas. Prestasi dan kontribusi mereka patut disebarluaskan agar menginspirasi daerah lain dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik.
Semakin banyak kepala daerah berkualitas dan muncul ke publik, maka juga sangat membantu pemerintah dalam memetakan pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik seusai menjadi juri Indonesia Visionary Leader (IVL) Sesion 5 yang digelar oleh SINDO MEDIA di Jakarta kemarin.
Pada hari kedua IVL Sesion 5 ini, enam kepala daerah yang diundang adalah Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, dan Bupati Banjar KH Khalilurrahman.Akmal mengatakan, IVL mampu menumbuhkan optimisme besar terhadap kepemimpinan lokal di Indonesia. Saat ini diakui ada kecenderungan masyarakat tidak percaya kepada kepala daerah akibat maraknya pemberitaan negatif, seperti akibat kasus korupsi atau operasi tangkap tangan (OTT).
“Akhirnya tidak percaya pimpinan lokal. Bagi saya, kita harus bangun optimisme. Acara ini membangkitkan optimisme ke depan bahwasanya ada pemimpin-pemimpin terbaik ke depan,” katanya di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta, kemarin.
Dia mengakui dalam IVL menemukan banyak pemimpin lokal yang visioner, meskipun setiap kepala daerah memiliki cara dan gaya masing-masing dalam mengelola pemerintahannya. “(Mereka) visioner. Memang ada yang makro. Ada yang fokus pada hal-hal tertentu saja. Tapi saya katakan tadi, mereka memilik visi yang bagus membangun daerahnya,” tandasnya.
Akmal mengingatkan bahwa pemerintah bukan aksi tunggal, melainkan bertindak komprehensif. Untuk itu, seorang pemimpin dituntut untuk dapat menggugah kebersamaan. “Saya termasuk yang percaya bahwa keberhasilan sebuah sistem itu akan dipengaruhi seberapa bagus aktornya. Siapa aktornya? Kepala daerah,” katanya.
Kepemimpinan lokal kuat antara lain tergambar dari Gubernur Kalbar Sutarmidji. Untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, Sutarmidji mengungkapkan telah membuat sentra-sentra ekonomi baru yang berbasis desa atau potensi masyarakat. Langkah ini dilakukan karena dia menyadari tidak bisa terus mengandalkan dari sektor perkebunan seperti sawit, pertambangan, dan pertanian.
Pembangunan yang terprogram dan terukur tersebut antara lain dilakukan di Pontianak yang merupakan pusat perekonomian karena memiliki pelabuhan. Selain bauksit dan kelapa sawit, sektor kehutanan dan pertanian juga menjadi pendukung ekonomi masyarakat Kalbar.
Sutarmidji mengusung program istilah Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA). Program ini selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, juga memberikan kesempatan kepada warga untuk mengolah lahan yang tepat sasaran dan produktif sebagai implementasi program desa mandiri.
Demikian juga disampaikan Bupati Bone Bolango Hamim Pou. Menurut Hamim, sebagai kabupaten dengan predikat pemekaran di Provisi Gorontalo, Bone Bolango (Bonebol) memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan anggaran. “Katika kami masuk, sangat kecil pendapatan daerah hanya Rp5 miliar,” kata Hamim.
Dari potensi yang ada, program konservasi hutan dan pertanian masyarakat akhirnya menjadi salah satu yang diunggulkan. Hal ini tidak berlebihan sebab 70% daerahnya adalah wilayah konservasi. Sebagai wilayah penyangga hutan tanpa kompensasi dari daerah lain di Gorontalo, Bonebol juga dituntut menjadi wilayah penjaga dan pelindung hutan.
“Maka kami bervisi pada kawasan yang concern terhadap lingkungan. Bone Bolango sebagai kabupaten konservasi, yang artinya hutan adalah kehidupan,” ujarnya. Bupati Sampang Slamet Junaidi merasa mempunyai tugas yang tidak ringan untuk menjadikan Kabupaten Sampang sebagai kawasan yang strategis dalam menopang ekonomi daerah dan nasional.
Pelabuhan misalnya selain bisa dimaksimalkan untuk produksi dan penyuplai hasil laut, juga bisa dimanfaatkan untuk arus masuk-keluar barang ke Sampang. Potensi di Kabupaten Sampang juga ditopang oleh indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengalami peningkatan. IPM Sampang pada 2017 sebesar 59,90%, pada 2018 meningkat menjadi 63% dan angka IPM terus mengalami peningkatan sampai saat ini.
Meski demikian, Junaidi mengakui ada sejumlah isu strategis yang kini tengah dikerjakan dirinya dan masyarakat Sampang, antara lain peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan ekonomi daerah yang inklusif. Sementara di Banda Aceh, Wali Kota Aminullah Usman mengungkapkan tengah membuka akses investasi yang bisa menunjang program ekonomi, antara lain dalam waktu dekat membangun perhotelan dan tempat-tempat perbelanjaan.
Program ekonomi dan keuangan mikro yang efektif meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh adalah hadirnya “Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh” yang telah beroperasi sejak 2017 lalu. Aceh juga memaksimalkan program pendidikan dan kebudayaan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengakui tidak semua visi pembangunan yang disampaikan kepala daerah bisa diresapi seluruh masyarakat yang dipimpinnya.Untuk itu, dibutuhkan bahasa yang sederhana atau istilah yang gampang didengar masyarakat. “Saya ingin disederhanakan saja, saya sebut Meroket. Meroket itu singkatan Maju Ekonomi Rakyatnya, Orang dan Organisasinya Kreatif, Ekosistemnya Terjaga,” ujar Arifin. Melalui Meroket, kata dia, visi dan perencanaan pembangunan yang ingin dicapai Trenggalek dapat dilihat dan ditagih masyarakat.
Di samping itu, melalui program Gertak juga dilakukan kegiatan “Ngopi” atau Ngobrol Pintar para pejabat atau dinas dengan menginap di rumah warga untuk membuat jurnal tentang fakta kemiskinan. Ada tiga poin yang bisa diunduh dari Program Gertak, yakni “Sedekah Rezeki, Sedekah Partisipasi, dan Sedekah Informasi”.
Bupati Banjar Khalilurrahman mengatakan bahwa program yang menjadi andalannya adalah pembebasan Sungai Martapura dari jamban terapung. Program tersebut adalah Om Toilet Om. “Masyarakat tinggal di pinggir sungai jadi buat jamban di atas sungai. Kita targetkan penghapusan seribu jamban terapung,” katanya.
Dia ingin Sungai Martapura menjadi salah satu tujuan wisata. Membersihkan sungai adalah langkah yang harus dilakukan. “Saya ingin membangun restoran terapung yang hilir mudik di sungai. Saat ini masih cari investor untuk menerapkan restoran terapung,” jelasnya.
Enam kepala daerah kemarin memaparkan visi di depan empat dewan juri, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Ketua Pembina Indonesia Institute for Corporate (IICD), Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto.
