Kapolri Baru Diminta Ciptakan Atmosfir Penegakkan Hukum yang Humanis
JAKARTA – Setelah melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR dan disetujui dalam rapat paripurna di DPR, Komjen Pol. Idham Aziz hari akan dilantik Presiden Jokowi sebagai Kapolri baru di Istana Merdeka, Jakarta. Berbagai eskpektasi muncul dari masyarakat terhadap mantan Komandan Densus 88 Antiteror Polri.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad berharap, sebagai pimpinan tertinggi di Korps Bhayangkara, Idham diharapkan membawa institusi Polri yang berfungsi menegakkan hukum dan mengayomi serta melindungi masyarakat.
”Polri ke depan harus bisa menciptakan atmosfer penegakan hukum yang humanis. Bukan membuat takut atau berjarak dengan masyarakat. Perlu dilakukan reformasi mental dan kultural,” kata Suparji saat dihubungi SINDOnews, Jumat (1/11/2019).
Selain itu, kata Suparji, mantan Kabareksrim itu harus bisa menindaklanjuti pernyataannya pada saat fit and proper test di Komisi III DPR yang antara lain, menyebutkan radikalisme tidak identik dengan Islam, adanya radikalisme adalah oknum, bukan ajaran atau nilainya.
“Sebagai Kapolri harus bisa memperjelas kualifikasi radikalisme dengan ukuran yang jelas dan terukur. Sehingga tidak multi tafsir yang berdampak rasa saling curiga di masyarakat. Dengan ukuran yang jelas maka akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjauhi dan memberantas radikalisme,” ujar dia.
Di samping itu, Suparji berharap, Idham mau menuntaskan kasus-kasus yang masih jadi beban Polri dan jadi sorotan publik. Misalnya kasus Novel Baswedan harus ada progress report dan follow up serta happy ending yang jelas waktu dan hasilnya.
“Tunjukkan eksistensi Polri sebagai alat negara secara otentik, bukan secara artifisial dan juga bukan sebagai alat kekuasaan. Karena sejatinya polisi untuk kepentingan publik yaitu negara,” katanya.
