Humphrey Djemat Sebut Bukan Sistem Pilkada yang Bermasalah, tapi Partai Politik
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menilai bukan sistem pemilihan Pilkada secara langsung atau tidak langsung yang bermasalah. Namun parpol itu sendiri yang bermasalah dalam hal rekrutmen kepala daerah.
“Yang saya soroti sebenernya adalah persoalan yang krusial itu adalah di partai politik, baik yang di langsung maupun tidak langsung,” ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).
Humphrey menyebut, partai masih bermasalah dengan politik transaksional. Bahkan, Humphrey menyebut hal itu tidak terjadi hanya dalam sistem rekrutmen kepala daerah. Tetapi juga dalam internal partai.
“Karena semuanya itukan muncul dari partai politik, partai politik itukan kalau mengenai soal katakanlah mahar transaksional itu sudah jadi rahasia umum, bahkan kemungkinan lebih besar maharnya dari pada kepentingan calon tersebut dalam mendekati masyarakat melibatkan dry cost yang harus dikeluarkan,” jelasnya.
Humphrey lebih setuju dilakukan pembenahan dari sistem yang masih diterapkan saat ini. Dia mengatakan, sistem penegakan hukum masih lemah.
“Terutama kelemahan di Indonesia ini kan di law enforcement ya, lemahnya di situ sehingga ini bisa katakanlah ya tidak sesuatu yang memang kelihatan pembenahan dari suatu sistem karena itu akan terjadi berulang-ulang,” jelasnya.
Dia menuturkan, kalau negara kembali menerapkan sistem tak langsung, sama saja kembali ke barang busuk.
“Jadi kalau sudah dicoba, sekarang kemudian di lakukan dengan cara pilkada langsung, mau kembali lagi, ya namanya make barang busuk lagi sebenernya. Malah bisa lebih parah lagi sebenernya untuk itu,” ujar Humphrey.
