Hambalang Diutak-atik, Kubu AHY Klaim Bisa Minta Kasus Kubu Moeldoko Diusut

“Terlalu mengada-ada dan tidak mendasar dalam perspektif prinsip penegakan hukum. Dalam konteks Penegakan hukum, penegak hukum tidak akan tebang pilih, tidak akan pandang bulu, akan transparan, profesional, imparsial dan akuntabel,” kata Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto kepada wartawan menjawab tudingan tersebut, Jumat (26/3/2021).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, penegakan hukum tidak boleh ada unsur kebencian, kedengkian, berita bohong, apalagi dengan basis-basis fitnah. Meskipun ada sesuatu hal yang absurd atau tidak jelas. Bila penegakan hukum boleh diminta sesuai selera seseorang, tentu setiap orang akan meminta hal yang sama.

Didik mengaku bisa juga meminta penegak hukum mengungkap kasus yang diduga juga melibatkan beberapa orang di kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang. “Jejaknya termasuk jejak digitalnya juga masih ada,” ujarnya.

Terkait Hambalang,Didik mengatakan kasus hukum tersebut sudah diadili dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Para pelakunya telah menjalani hukuman pidana. Bila sekarang coba diangkat lagi, jelas tujuannya hanya membangun framing yang tendensius.

”Bisa dikualifikasikan menebar kebencian, kedengkian, berita bohong dan bahkan fitnah. Implikasi atas itu bukan hanya berhadapan dengan hukum dunia, hukum positif, tapi dengan hukum Allah,” ucap Didik.

Oleh karena itu, Didik menegaskan, tidak bijak juga mengaku berjuang di jalan politik, tapi tidak memaknai dan menjalankan politik dalam perspektif yang baik. Karena partai politik ini adalah lembaga politik yang bertujuan menjadi sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik dan rekrutmen politik.

“Apa jadinya negara ini, jika pemimpinnya ke depan hanya mengejar ambisi kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak beradab dan tidak bermartabat, serta inkonstitusional dengan melakukan hasutan, tekanan, dan pecah belah,” tukasnya.

“Mudah-mudahan cara-cara yang dipergunakan ini bukan dikarenakan Demokrat terus membangun koalisi dengan rakyat. Idealnya seluruh pemimpin bangsa terus bersama dan membantu masyarakatnya menghadapi kesulitan, bukan mengedukasi masyarakat dengan tontonan murahan yang memalukan,” kata plt ketua DPD Demokrat Tuban itu.