Gibran di Antara Bayang-Bayang Jejak Politik Jokowi dan PDIP di Solo
Gonjang ganjing terjadi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut Pilkada Solo 2020. Langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan mendapat sorotan. Terlebih Gibran langsung injak gas dengan memberanikan diri mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo untuk Pilkada 2020.
Langkah Gibran tidak mulus. DPC PDIP Solo tidak bisa menerimanya. Alasannya, DPC PDIP sudah memutuskan untuk menyerahkan nama Achmad Purnomo yang dijagokan sebagai bakal calon wali kota. Pintu DPC tertutup, peluang Gibran belum kandas begitu saja. DPD PDIP Jawa Tengah membuka kesempatan. Akhirnya Gibran mendaftarkan diri di DPD Jawa Tengah diantar ratusan pendukungnya.
Itu baru awal mula terseoknya Gibran di panggung politik. Belum lagi, adanya gerakan politik simpatisan DPC PDIP Solo yang menamakan diri mereka Banteng Solo Tengah Bersatu. Mereka menyatakan dukungannya untuk pasangan Achmad Purnomo. Mereka juga menolak Gibran.
Terlebih survei yang digelar Lembaga Median menyebut tingkat popularitas Gibran masih di bawah Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo. Achmad Purnomo 94,5 persen dan Gibran 82,3 persen.
Tidak hanya itu, ada juga aturan yang mempersempit peluang Gibran. Ada persyaratan untuk kader yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah. Yakni minimal menjadi kader selama 3 tahun dan mendapat rekomendasi dari pengurus partai tempat calon tersebut berdomisili.
Terjunnya Gibran ke pertarungan pemilihan kepala daerah memanaskan suhu politik nasional. Langkah suami Selvi itu dianggap sebagai bagian dari politik dinasti. Sebab, ayah Gibran yakni Jokowi adalah orang yang berkuasa di Republik ini. Setidaknya, berdasarkan hasil survei Median, sebanyak 41,6 persen warga Solo menyebutkan ada politik dinasti dari langkah Gibran mengikuti jejak ayahnya.
Untuk menjawab itu semua, Gibran harus menunjukan kualitasnya jika ingin maju di Pilkada Solo. Jangan sampai, ditertawakan orang. Itu salah satu pesan Ketua DPP PDIP Bambang ‘Pacul’ Wuryanto. Apalagi Gibran tergolong ‘anak baru’ di panggung politik. Menyadari itu, Gibran pun mulai rajin tampil di publik. Blusukan ke pasar, ikut kerja bakti, hingga belajar politik dari tokoh senior PDIP.
Penentuan nasib Gibran ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Gibran memastikan, keputusannya bisa maju atau tidak dalam Pilkada, bukan di tangan ayahnya, Presiden Jokowi. Saat Ketum Megawati Soekarnoputri turun tangan dan mengambil keputusan, maka seluruh kader partai akan tegak lurus. Mengapa Pilkada Solo penting bagi PDIP?
Jejak Politik
Ada sukses jejak politik PDIP di Solo. Politikus PDIP, Maruarar Sirait menegaskan, Solo merupakan tempat strategis dan penting bagi partai berlambang banteng moncong putih. Majunya putra Presiden Jokowi pasti bakal dikaji dan dipertimbangkan. Apalagi Solo memiliki jejak politik kuat. Presiden Jokowi sukses dua periode menjabat Wali Kota Solo, dan Ketua DPR Puan Maharani yang juga berasal dari Solo meraup suara terbesar saat Pilpres 2019.
“Khusus buat Solo pertimbangannya pasti sama tempat lain juga sangat penting, karena Solo itu sangat strategis. Kita tahu Mbak Puan juga terpilih dengan suara terbanyak di Indonesia dari situ yang terpilih sebagai anggota DPR dan akhirnya menjadi ketua DPR yang terpilih dengan suara terbesar di Indonesia, kemudian juga Pak Jokowi juga Walikota di Solo itu pandangan saya seperti itu,” jelas Maruarar di Jakarta, Minggu (22/12).
Maruarar menuturkan, partainya hingga kini belum mengambil keputusan mengenai nama bakal calon wali kota Solo yang akan diusung dalam Pilkada 2020. Dia mengaku mendapat informasi itu dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Jadi beberapa lalu saya diundang, saya kontak (hubungi) sama Mas Hasto Sekjen. Jadi PDI Perjuangan belum memutuskan apa-apa, yang dilakukan mas Gibran itu masih dalam proses yang konstitusional yang ada dalam PDIP,” katanya.
Maruarar hanya berharap majunya Gibran dikaitkan dengan istilah politik dinasti. Sebab, hal ini untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Politik dinasti mungkin jangan-jangan ada juga di media, jangan-jangan ada juga akademisi, ada juga di pengusaha, saya pikir hampir semua profisi akan mengalami itu nah tinggal pilihan kita apa tentu kita mengamati dan kita berjuang dan kita sabar berdoa untuk bisa memperbaiki ke depan,” pungkasnya.
