DPR Minta Luar Jawa-Bali Siapkan Skenario Terburuk Covid-19, Bukan Malah Euforia
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Charles Honoris menyayangkan adanya euforia masyarakat di daerah luar Jawa-Bali ketika tempat tinggalnya tidak diberlakukan PPKM Darurat . Bahkan, dia menyoroti tindakan seorang pejabat negara di luar Jawa-Bali yang berkegiatan dengan banyak orang dengan melanggar prokes, ketika wilayah lain sedang darurat Covid-19.
“Kita menyayangkan sempat viral beberapa waktu lalu, walaupun di Jawa-Bali sudah diberlakukan PPKM Darurat, tetapi masih ada saja kegiatan yang menciptakan kerumunan di beberapa tempat (luar Jawa-Bali). Bahkan ada pejabat negara juga yang memposting di media sosialnya, mengumpulkan massa dalam berbagai kegiatan,” kata Charles.
Hal itu dikatakan Charles menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum, termasuk remaja di atas 12 tahun, di Pura Chandra Prabha Jelambar, Jakarta Barat, Senin (5/7/2021).
Politikus muda PDIP ini mengatakan, ketika PPKM Darurat di Jawa-Bali diberlakukan, pejabat negara seperti kepala daerah seharusnya fokus pada penanganan Covid-19 di wilayahnya.
“Jadi tolong juga fokus jaga di luar Jawa dan Bali. Kita juga harus mempersiapkan skenario terburuk. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus di tempat lain,” ujar Charles.
Dia berharap pemerintah daerah di luar Jawa-Bali juga bisa fokus memastikan bahwa wilayahnya melakukan pembatasan sosial secara ketat. “Sehingga tempat yang saat ini masih hijau (di luar Jawa-Bali), jangan menjadi merah. Apalagi kapasitas fasilitas kesehatannya berbeda dengan di Jawa,” ujarnya.
Charles mengatakan, di Ibu Kota DKI Jakarta saja yang fasilitas kesehatannya terbilang baik bisa kewalahan menghadapi lonjakan kasus yang begitu tinggi. “Saya tidak bisa terbayang di wilayah lain yang saat ini faskesnya tidak sebaik di Pulau Jawa apabila menghadapi kondisi yang sama seperti ini. Mungkin akan lebih mengerikan lagi,” ujarnya.
Seperti diberitakan, euforia masyarakat yang wilayahnya tidak berlaku PPKM Darurat tampak lewat sebuah video viral tentang situasi rumah makan di Padang, Sumatera Barat, yang tidak menerapkan prokes. Kemudian ada juga kepala daerah di wilayah Indonesia Tengah yang mengunggah foto bersama banyak orang dengan melanggar prokes.
