Dorong Investigasi Dana Jiwasraya untuk Pemilu, Muhammadiyah Minta SBY Terbuka
JAKARTA – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong perlunya dilakukan investigasi untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden.
”Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan “bail-out” Bank Century dulu. Karenanya, untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya. Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut,” ujar SBY dalam artikelnya berjudul “Penyelesaian Kasus Jiwasraya Akan Selamatkan Negara dari Krisis yang Lebih Besar”.
Terkait pernyataan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Hukum dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas mengatakan, pernyataan SBY soal skandal Jiwasraya tersebut sangat positif. Namun, hal yang lebih positif yakni jika SBY dan jajarannya yang berkepentingan dan kompeten, dalam hal ini Partai Demokrat merumuskan indikator-indikator berupa kekhawatiran yang berkaitan dengan aliran dana Jiwasraya untuk pemilu.
”Pertama kepada Kejagung karena kita tahu itu sudah di-handle oleh sana. Kemudian yang kedua terbuka aja pada aja masyarakat sipil. Hak masyarakat untuk tahu itu. Itukan hak di dalam konstitusi termasuk HAM, ekonomi, sosial, politik, sipol ekosop sipil politik ekonomi budaya. Sebaiknya tidak berhenti pada statemen kayak gitu,” ujarnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurut Busyro, sebagai pimpinan partai politik dan mantan presiden, SBY perlu untuk mempelopori statemen yang disampaikan itu dalam area publik yang lebih luas, lebih terbuka sehingga publik memeroleh pendidikan politik yang jujur. “Itu penting sekali ketika sekarang hak-hak seperti itu sangat diabaikan di era Pak Jokowi,” katanya.
Soal dugaan adanya aliran dana Jiwasraya untuk pemilu, Busyro menambahkan bahwa sebaiknya hal itu juga menjadi agenda masyarakat sipil sebagai kajian kritis bersama sehingga bisa melakukan fungsi kontrolnya terhadap Kejagung yang saat ini menangani kasus skandal Jiwasraya dengan kerugian negara mencapai Rp13 triliun lebih.
