33 DPD I Mendukung, Bukti Keberhasilan Airlangga Memimpin Golkar
Sebanyak 33 dari 34 DPD I Golkar menyuarakan dukungannya untuk Airlangga Hartarto menjadi ketua umum lagi dalam Rapimnas Golkar yang berakhir 14 November lalu. Menurut Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dukungan itu dengan pertimbangan akan keberhasilan Airlangga Hartarto membawa Golkar keluar dari prahara yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Selain itu ada pula beberapa keberhasilan Airlangga terutama di Pemilu Legislatif 2019,” ucap Nurul melalui keterangan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/11).
Keberhasilan Golkar itu, kata Nurul di luar dugaan para Pengamat politik dan lembaga-lembaga survei.
“Terbukti, Airlangga Hartarto telah menjadikan Golkar sebagai partai dengan perolehan kursi kedua terbanyak di DPR RI. Bahkan Golkar, mendapatkan tiga kursi menteri yang sangat strategis dan satu kursi wakil menteri,” ujar Nurul.
Bahkan, lanjut dia, menteri-menteri dari Golkar saat ini menjadi tim yang sangat dipercaya Jokowi untuk menempati tim perekonomian.
“Selain itu Golkar juga menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR, yang merupakan pertama kali setelah reformasi. Begitu pula dengan posisi Wakil Ketua DPR. Semua prestasi ini harus dilihat secara objektif dan komprehensif,” tambah Nurul.
Dia menegaskan, keberhasilan itu merupakan sederet prestasi Airlangga yang baru menjabat Ketua Umum Golkar dalam 1,5 tahun terakhir setelah menggantikan Setya Novanto.
“Keberhasilan dalam mengelola organisasi adalah cerminan dari seorang pemimpin. Airlangga Hartarto telah membuktikan dirinya memiliki jiwa dan tanggung jawab seorang leader,” ungkap Nurul.
Prioritaskan Kader Golkar di Pilkada 2020
Sebelumnya, dalam keputusan Rapimnas lalu, Airlangga menegaskan tentang agenda Pilkada 2020. “Pilkada prioritas bagi Kader Partai Golkar, Kepala DPD Provinsi, Kabupaten, Kota yang berbasis survei elektabilitas lembaga survei yang telah di-endorse partai dan tanpa Mahar,” ungkap Airlangga.
Terkait jadwal Musda Golkar di daerah Airlangga memutuskan akan digelar setelah Pilkada atau Juni 2020. Hal juga menjadi salah satu rekomendasi untuk dibahas dalam Munas 2019.
Selain itu juga adanya penekanan untuk Munas Golkar nanti tetap mengutamakan musyawarah mufakat. “Musyawarah mufakat ini harus berasaskan Pancasila dan merupakan bagian dari demokrasi mengacu pada AD dan ART Partai Golkar,” ungkap Airlangga.
Menurut Ketua Umum Golkar itu, Musyawarah Mufakat perlu dikedepankan mengingat 33 dari 34 DPD I, dan 7 dari 10 ormas Hastakarya secara khusus telah meminta kepadanya untuk mencalonkan kembali.
“Mereka telah mengadakan rapat pleno yang melibatkan DPD 2 di masing-masing daerah, bahkan masing-masing Ormas juga telah mengadakan rapat pleno,” ucap Airlangga
