Agendanya hanya satu: pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan 12 anggota komite eksekutif (Exco) periode 2019-2023.

Normalnya, PSSI  belum saatnya menggelar kongres pemilihan. Namun agenda ini terpaksa dilakukan setelah ketua umum terpilih periode 2016-2020,

Edy Rahmyadi, mundur saat Kongres Tahunan PSSI berlangsung di Bali, pada 20 Januari lalu.

Mantan Pangkostrad itu meletakkan jabatan usai menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Saat Edy mundur,

PSSI bisa saja melakukan pemilihan ketua umum baru dengan syarat harus ada permintaan dari  50 persen atau 2/3 dari jumlah pemilik suara (voters).

Namun tidak ada yang mengajukan tuntutan itu. Dan sesuai denga statuta PSSI pasal 39 ayat 6  posisi Edy pun digantikan oleh salah satu wakil ketua umum, yakni Joko Driyono.

Di tengah jalan, Joko ditangkap polisi. Pria asal Ngawi yang sudah lama malang melintang di sepak bola Indonesia tersebut dituduh melakukan perusakan

terhadap sejumlah barang bukti kasus yang tengah ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola.

Joko ditahan pada bulan Maret dan akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Pria yang akrab disapa Jokdri itu dijatuhi hukuman 1,5 tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, menilai Joko melanggar Pasal 245 jo Pasal 233 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Saat Joko ditetapkan sebagai tersangka, 15 Februari lalu, sejumlah pemilik suara mendesak PSSI menggelar pemilihan pengurus baru.

Lewat rapat komite eksekutif (Exco) yang dipimpin Joko Driyono, pada 19 Februari 2019, PSSI akhirnya merestui permintaan itu.

Proses diawali dengan membentuk Komite Pemilihan, Komite Banding, dan jadwal KLB Pemilihan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel Mercure,

27 Juli lalu. Lewat rapat tersebut juga ditetapkan KLB pemilihan digelar pada 2 November 2019.

“Untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional.

Serta untuk menghormati agenda besar politik nasional. Maka, PSSI akan mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung

dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi yang tepat.” kata Joko Driyono dilansir situs resmi PSSI, 19 Februari lalu

Jadwal KLB sempat diprotes oleh salah seorang calon ketua umum, La Nyalla Mattalitti. Menurutnya, PSSI seharusnya mematuhi permintaan FIFA menggelar KLB pada Januari 2020. Mantan ketua umum PSSI itu pun enggan terlibat bila KLB tetap digelar lebih awal.

FIFA memang sempat mempertanyakan jadwal KLB yang diajukan PSSI. Otoritas sepak bola tertinggi di dunia itu meminta agar agenda tersebut dilangsungkan Januari 2020.

“Tapi, lalu PSSI kembali mengirim surat untuk tetap meminta Kongres Pemilihan pada November dengan alasan tidak ada ketua definitif,” ujar voter asal Jawa Barat, Tommy Aprianto. Menurut Tommy, FIFA akhirnya memenuhi permintaan anggotanya tersebut.

“FIFA sudah mengirim surat dan mencantumkan siapa peninjau saat kongres 2 November nanti di Jakarta,” ujar Tommy menambahkan.

Sepereti dilansir situs resmi PSSI, FIFA lewat email tertanggal 17 oktober menyampaikan bakal mengirimkan dua delegasinya untuk menghadiri KLB PSSI. Mereka terdiri dari Head of Member Association Governance Service, Luca Nicola, dan Development Manager Southeast and East Asia, Lavin Vignesh. Selain FIFA, AFC pun telah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Sekjen AFC, Dato Windsor John. Dalam surat tersebut, AFC telah menyatakan bakal mengirinkan tiga delegasinya saat Kongres Pemilihan KLB.

Mereka terdiri dari Head of South Asia Unit AFC Member Association and Regional Associations Department, Purushottam Kattel, kemudian Manager of Asean Unit AFC Member Association and Regional Associations Department, Nhodkeo Phawadee, dan Secretary of AFC Member Association and Regional Associations Department, Varankumar Sagaran.

“Kami tentu berharap Kongres PSSI bisa berjalan dengan lancar dan tertib serta menghasilkan output yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depannya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha Destria, seperti dilansir situs resmi federasi.

Ratu Tisha juga sudah bersurat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kemenpora lalu memberikan ‘restu’ lewat surat bernomor B.10.31.4/SET/X/2019.

Meski mendukung penyelenggaraan KLB PSSI, Kemenpora memberikan tiga catatan kepada PSSI selaku penanggung jawab. Salah satunya adalah meminta PSSI untuk mematuhi statuta dan Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasiona (SKN) tahun 2005.

Selain itu, Kemenpora juga mengingatkan agar permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PSSI untuk menyelesaikannya. Sedangkan catatan ketiga adalah adalah meminta PSSI melaporkan segala bentuk hasil kongres kepada Menpora, Zainudin Amali.