Waketum Sebut Big Data PKB soal Penundaan Pemilu Perlu Divalidasi
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, big data yang dimiliki PKB pun perlu kajian dan analisis mendalam.
Adapun big data tersebut mengenai wacana penundaan pemilu yang disuarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
“Big data yang menurut saya validitasnya tentu harus diuji,” kata Jazilul saat diskusi di acara Kompas.com Gaspol!, Selasa (12/4/2022).
Jazilul mengakui bahwa big data yang dimiliki partainya pun tidak serta merta harus diyakini.
Sebab, dia mengatakan, PKB baru belajar mengenai analisis big data terkait politik.
“Karena kita masih awal, tentu big data yang seperti apa saya juga belum tahu pastinya,” ujarnya.
Ia menilai, sejauh ini data yang diacu untuk mengambil keputusan politik baru hasil survei.
Sehingga, menurutnya, analisis big data belum menjadi hal umum yang digunakan untuk pengambilan keputusan, termasuk memutuskan soal wacana penundaan pemilu.
“Ketika itu disampaikan Pak Muhaimin terkait big data, kami sendiri big data di DPP PKB itu tidak sekuat apa yang dibayangkan orang pastinya,” ungkapnya.
Diketahui, PKB menjadi salah satu partai politik yang menyuarakan aspirasi penundaan pemilu 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.
Dalam argumennya, Cak Imin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata dia, dari 100 juta subyek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” katanya, Sabtu (26/2/2022).
Alasannya, survei sebuah lembaga umumnya hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang. Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta.
