Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik, Pengamat: Belum Tentu Efektif
JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri dengan sejumlah syarat. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kegiatan mudik dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui tes Covid-19, asalkan sudah memperoleh vaksinasi dosis ketiga atau booster.
“Tapi kalau belum booster, maka harus disertai pemeriksaan tes antigen atau PCR,” imbuh dia, Jumat (25/3).
Dalam hal ini, pemudik yang telah mendapat vaksinasi dosis penuh atau dua dosis, maka diwajibkan melakukan pemeriksaan melalui tes antigen sebelum perjalanan mudik. Sedangkan bagi pemudik yang baru memperoleh vaksinasi dosis satu, maka harus menjalani tes PCR sebelum menjalani mudik.
Nadia menyebut, pemerintah terus mengoptimalkan seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk mendorong percepatan vaksinasi dosis penuh maupun booster. Peran pemerintah daerah juga dimaksimalkan untuk mencapai target vaksinasi.
Dalam berita sebelumnya, pemerintah bakal menyediakan tempat-tempat khusus bagi para pemudik yang hendak memperoleh vaksinasi dosis dua maupun booster. Hal ini dilakukan agar pelonggaran kebijakan pandemi ketika momen mudik Lebaran tidak menimbulkan gelombang kasus Covid-19 baru di kemudian hari.
“Pemberian vaksinasi booster pada situasi Ramadan dan mudik ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi semua orang,” ungkap Nadia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat, adanya kewajiban vaksinasi booster sebagai salah satu syarat mudik Lebaran di tahun ini belum tentu efektif dalam menangkal penyebaran Covid-19.
Justru, kebijakan tersebut bisa saja kian membebani masyarakat karena harus mengeluarkan dana lebih untuk pemeriksaan tes Covid-19. Kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang mesti menjalani tes Covid-19 terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan mudik.
“Karena masih banyak masyarakat yang belum mendapat booster, bahkan vaksinasi pertama dan kedua saja belum semuanya dapat,” kata dia, hari ini.
Pemerintah pun seharusnya menyesuaikan kebijakan kegiatan mobilisasi bagi masyarakat dengan kondisi pandemi Covid-19 di tiap daerah. Sebab, level PPKM di berbagai daerah Indonesia tidaklah sama.
Selain itu, sosialisasi terhadap syarat-syarat perjalanan mudik harus dilakukan secara masif kepada masyarakat, berhubung momen Ramadan tidak lama lagi tiba.
Di sisi lain, Trubus mendukung langkah pemerintah yang akan menyediakan layanan vaksinasi di beberapa tempat yang dilalui pemudik. “Harapannya kegiatan mudik tetap bisa dilakukan. Yang terpenting sekarang adalah edukasi kepada masyarakat soal protokol kesehatan yang baik dan benar,” tandas dia.
