Tak Hadiri Rapat Banjir, Tiga Gubernur Dihujani Kritik Anggota DPR
JAKARTA – Rapat dengar pendapat Komisi V DPR untuk mencari solusi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kemarin berakhir tanpa hasil. Rapat yang digelar saat banjir besar masih menggenangi ribuan rumah warga tersebut justru memicu kekecewaan para anggota DPR.
Penyebabnya, tiga gubernur terkait yang diundang yakni Anies Baswedan (DKI Jakarta), Wahidin Halim (Banten), dan Ridwan Kamil (Jawa Barat), semua tak hadir dan sama-sama hanya mewakilkan sekretaris daerah (sekda) atau deputi. Sementara di ruang rapat pagi kemarin, para pejabat level pusat justru telah hadir antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas/BNPP Marsda Bagus Puruhito. Satu-satunya kepala daerah yang hadir adalah Bupati Bogor Ade Yasin.
Ketidakhadiran para gubernur ini mendapat kritik tajam dari kalangan DPR. Apalagi, saat ini bencana banjir masih terjadi di Jakarta dan sejumlah wilayah di Jabar serta Banten. Di media sosial ketidakhadiran tiga gubernur ini juga mendapat banyak kritikan tajam.
Lantaran tak datang, agenda rapat dengar pendapat kemarin akhirnya ditunda. “Kami harap tolong sampaikan ke gubernurnya, mudah-mudahan kita atur ulang, mari kita diskusi sama-sama di sini dengan pihak yang layak diajak bicara. Tanpa koordinasi ini, tidak bisa selesai,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Politikus PDIP itu mengatakan, pihaknya akan mengagendakan kembali rapat pada masa sidang berikutnya. Rapat ditunda karena banyak mendapat protes kalangan Dewan. Mereka menilai para gubernur terkesan tidak serius dalam menangani masalah banjir.
Wakil ketua DPR Azis Syamsuddin mendorong dilakukan rapat gabungan yang melibatkan beberapa komisi agar semua stakeholder bisa hadir. Selain Komisi V, rapat ini juga bisa melibatkan Komisi II sebagai mitra para gubernur tersebut. “Itu bisa disepakati oleh pimpinan fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus),” ujarnya.
Anies Baswedan terang-terangan tidak menghadiri rapat karena lebih mengutamakan nasib warganya yang tengah dilanda banjir. Selain banjir pada Selasa (25/2/2020), sebagian warga juga sudah menjadi korban banjir pada Minggu (23/2/2020). “Iya saya tadi ke Waduk Ria Rio, saya tadi ke Kawasan Pulomas, beberapa tempat tadi pagi,” ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Ancol.
Anies menandaskan, dirinya siap hadir dalam rapat di DPR jika penanganan genangan banjir yang menerjang rumah-rumah warga sudah tuntas. “Nanti diskusi dengan wakil rakyat mengenai bencana sesudah ini selesai, dan insya Allah (hadir),” katanya.
Sedangkan ketidakhadiran Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam rapat kemarin karena diketahui tengah melakukan kunjungan ke Australia. Pagi ini Ridwan Kamil dijadwalkan tiba di Bandung dan berencana langsung mengunjungi korban banjir di Subang. Dia memilih pulang lebih cepat karena ingin segera mengetahui kondisi di lapangan.
Karena sejumlah daerah dilanda banjir, dia juga membatalkan agenda pertemuan bisnis di Turki. “Saya sebagai gubernur memutuskan pulang dan membatalkan kunjungan kerja di dua negara. Besok langsung ke Subang, Pak Uu (Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum) ke Bekasi,” tegasnya dalam teleconference bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Command Center Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.
Pengamat tata negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai, kritikan tajam kepada Gubernur Ridwan Kamil di internet muncul karena kurangnya literasi masyarakat terhadap posisi pemerintahan dalam sistem otonomi daerah.
Asep mengatakan, saluran komunikasi masyarakat di era otonomi daerah saat ini sudah canggih, terutama lewat sosial media. “Opini publik kita masih rendah karena sekadar emosi,” jelasnya.
Menurutnya, urusan banjir juga masalah lintas pemerintahan. Untuk itu, publik harus melihat masalah ini dalam perspektif luas.
