PPP Muktamar Jakarta akan Laporkan Sudarto ke Polisi
NAGALIGA — Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Ibnu Hajar Dewantoro menyatakan pihaknya akan melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta Sudarto ke polisi.
Menurutnya, Sudarto telah memberikan keterangan palsu saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP hasil Muktamar Surabaya pada Sabtu (14/12).
“Mengingat saudara Sudarto telah memberikan keterangan palsu mengaku seolah dia sebagai Sekjen PPP Muktamar Jakarta dan mewakili kepentingan PPP Muktamar Jakarta, maka saudara Sudarto segera akan kami laporkan kepada pihak kepolisian,” kata Ibnu dalam keterangannya, Sabtu (14/12).
Dia menyatakan bahwa pihaknya keberatan Dengan klaim yg dinyatakan pihak PPP hasil Surabaya bahwa telah terjadi islah karena kehadiran saudara Sudarto yang mengaku masih sebagai Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta.
Menurutnya, Sudarto sudah tidak berhak mewakili PPP Muktamar Jakarta karena sudah dipecat dari jabatan Sekjen pada November 2019 lalu. Menurutnya, Sudarto juga sudah bukan bagian atau kader PPP hasil Muktamar Jakarta.
“Sudarto sudah dipecat sebagai Sekjen PPP Muktamar Jakarta sesuai dengan surat DPP No 1667/PEMB/DPP/XI/2019 per tgl 18 November 2019,” katanya.
Dia menerangkan, pemecatan dilakukan setelah Sudarto mengajukan surat pengunduran diri ke DPP PPP pada 25 Juli 2018.
Sebelumnya, Sudarto terlihat mendapatkan sambutan hangat saat menghadiri pembukaan Mukernas V PPP yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Sabtu (14/12).
Ketua Panitia Mukernas Achmad Baidowi sempat menyapanya saat memberikan kata sambutan. Sudarto dipersilakan berdiri dan disebut sebagai kader PPP dari kubu yang lain.”Tak lupa juga kami menyapa sahabat saya dari ujung sana kelihatan, Bapak Sudarto. Beliau selama ini menyebut sebagai Sekjen PPP yang lain. Alhamdulillah sudah bertemu di Mukernas ini,” kata Baidowi.
Diketahui PPP mengalami perpecahan sejak 2014 silam, ketika KPK menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji.
Saat ini, masih terdapat dua kubu di PPP yakni pimpinan Suharso dan pimpinan Humphrey Djemat. Namun, Kementerian Hukum dan HAM (HAM) menyatakan bahwa PPP yang sah ialah pimpinan Suharso.
