Polemik Kamus Sejarah, Kemendikbud Diminta Tulis Sejarah Secara Jujur
JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengakui keteledoran institusinya. Dia juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh dan ormas terkait polemik hilangnya sejumlah pahlawan perjuangan di Kamus Sejarah Indonesia.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai kekhawatiran masyarakat belum bisa sepenuhnya dihapus.
Kendati demikian dia menghargai kesediaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menarik buku Kamus Sejarah Indonesia yang kontroversial karena tidak memasukkan tokoh sekaliber KH Hasyim Asy’ari.
“Dengan demikian kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kemungkinan pembelokan sejarah bisa dikurangi. Namun kekhawatiran masyarakat belum sepenuhnya bisa dihapus,” kata Zainuddin saat dihubungi, Jumat (23/4/2021).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini melihat, masyarakat masih trauma dengan sejumlah kekhilafan yang dilakukan Kemendikbud. Seperti soal absennya frasa nilai-nilai agama dalam peta jalan pendidikan 2020-2035. Sebelum polemik Kamus Sejarah, Pancasila dan bahasa Indonesia juga terhapus dari kurikulum pendidikan tinggi.
Terkait penulisan sejarah, Zainuddin melihat hal itu merupakan suatu langkah bagus untuk membantu masyarakat memahami akar sejarah bangsanya sendiri, karena bangsa ini tidak boleh hanya mengetahui masa depan dan tidak tahu masa lalu. Ibaratnya, mobil saja harus dilengkapi dengan kaca spion.
“Namun disarankan agar Direktorat Jenderal Kebudayaan menulis sejarah secara jujur. Tulis sejarah sebagaimana fakta yang ada di lapangan,” saran Zainuddin
Oleh karena itu, dia mengingatkan fakta KH Hasyim Asy’ari pahlawan nasional yang sangat besar jasanya bagi kemerdekaan negeri ini tidak bisa dipungkiri dalam sejarah, begitu juga dengan tokoh perjuangan lainnya.
“Oleh karena itu pantas dipertanyakan ketika ulama besar yang telah mengukir sejarah bangsa ini justru tidak tercantum dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disiapkan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud,” pungkasnya.
