Pimpinan KPK Harap Firli cs Tak Terbitkan SP3
NAGALIGA — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2016-2019 menaruh harap kepada Firli Bahuri cs selaku Pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak menghentikan kasus yang tengah diusut KPK. Pasalnya, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, penyidik telah menemukan perkembangan yang menjanjikan untuk beberapa kasus.
Agus menitipkan pesan itu kepada Alexander Marwata yang terpilih kembali sebagai Komisioner KPK. Namun ia tidak menyatakan secara gamblang perihal perkembangan penanganan perkara yang dimaksud.
“Untuk kasus-kasus yang belum selesai di masa kepemimpinan kami, harapan kami diteruskan dan jangan di-SP3 kan dulu. Karena sebenarnya beberapa kasus itu sudah ada perkembangan yang agak menjanjikan, hanya waktu saja yang tidak bisa kami tuntaskan pada waktu kami berakhir,” ujar Agus di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12).
Harapan yang sama dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. “Mengenai kasus yang belum tuntas kita berharap kepemimpinan Pak Alex yang akan datang dilanjutkan dan tidak di-SP3 tentunya,” katanya.
“Tentu kita bicara apa itu KPK, urusan saya bagaimana, nanti bekerja dengan siapa saja, programnya apa saja, mulai dari secara umum KPK itu apa, tujuannya, tugas pokoknya, organ pelaksana KPK, itu yang hari ini dijelaskan,” terang Firli kepada wartawan.Alexander Marwata terpilih kembali menjadi Komisioner KPK untuk periode empat tahun ke depan. Ia akan bekerja bersama empat komisioner lain seperti Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron.
Sementara terkait penghentian kasus, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Aturan ini berbunyi: KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.
Sedangkan Pasal 40 ayat 2 menyebut penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. KPK pun wajib mengumumkan SP3 kepada publik.
Di sisi lain, penghentian penanganan perkara ini sempat mendapat dukungan dari pimpinan KPK terpilih Nawawi. Ketika mengikuti agenda fit and proper test calon pimpinan KPK di DPR, Nawawi mengatakan ketiadaan SP3 untuk KPK merugikan para tersangka yang kasusnya jalan di tempat. Ia mencontohkan pernah bertemu seorang tersangka yang kasusnya tak kunjung selesai.
“Saya sudah muter empat pengadilan mutasi, dia (tersangka) bilang ‘Pak Hakim perkara saya belum selesai. Saya masih tersangka sampai saat ini’. Jadi enggak tahu ditetapkan orang tersangka tapi terus terombang ambing status tidak jelas,” kata Nawawi di Kompleks Parlemen, 11 September lalu.
Firli Jalani Induksi
Firli cs akan dilantik 20 Desember mendatang. Hari ini, Firli bersama empat pimpinan KPK terpilih menyambangi Gedung Merah Putih KPK, guna melakukan induksi. Firli Bahuri mengatakan pertemuan kali ini untuk lebih mendalami tugas pokok ihwal lembaga antirasuah KPK.
Ketika ditanya mengenai rencana kerja empat tahun ke depan, Firli enggan menjawab. “Ntar dulu, kita belum tanya itu. Yang ditanya yang hari ini saja dulu, ya,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar menjelaskan induksi akan dilakukan sampai Kamis (19/12). Untuk besok, ia akan diberi pembekalan mengenai koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK.
“Sampai Kamis, sambil persiapan pelantikan Jum’at pukul 14.00 WIB. Besok materinya lebih kepada Korsupgah. Tadi detail soal kewenangan-kewenangan KPK,” ucap Lili.
“Mereka [Agus Rahardjo cs] masih memberi catatan yang telah mereka lakukan. Mereka memberi masukan kepada kita pimpinan baru,” lanjutnya.
Sementara itu Alexander Marwata menjelaskan pertemuan dengan komisioner terpilih juga akan membahas mengenai upaya-upaya yang bakal ditempuh KPK dalam mengelaborasi fokus pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan investasi.
Alex mengatakan lembaganya bakal berupaya semaksimal mungkin menekan kebocoran-kebocoran maupun penyimpangan terkait fokus pemerintah dalam lima tahun mendatang.
Jawaban ini diberikan Alex merespons upaya KPK dalam menangani kasus-kasus yang belum tuntas di tubuh lembaga antirasuah.
“Rasa-rasanya KPK juga harus fokus ke sana arahnya supaya sejalan. Nanti jangan sampai KPK arahnya ke mana, Pemerintah ke mana,” kata Alex.
“Detailnya pasti nanti akan kami bicarakan dengan pimpinan yang lain yang sekarang ini sedang melakukan induksi,” tambah dia.
