Pernah Bertugas di KPK, Brigjen Pol Kartoyo Layak Jabat Deputi Penindakan
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan tiga kandidat yang lolos seleksi tahap wawancara dan kesehatan untuk jabatan Deputi Penindakan KPK. Salah satu nama yang mencuat adalah Wakapolda DIY, Brigjen Pol Karyoto
Selain Karyoto, dua nama lainnya antara lain Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Agus Nugroho dan Kadiklat Reserse Lemdiklat Polri Brigjen Rudi Setiawan. Namun nama Karyoto lebih mendapatkan sorotan dibanding dua kandidat lainnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, pernah mengabdi di KPK menjadi kelebihan Karyoto. Untuk diketahui, mantan Wakapolda Sulawesi Utara itu pernah menjadi Kasatgas bidang penyidik KPK.
“Karena dia pernah di KPK, tentunya dia tahu seluk-beluk KPK dan kinerja KPK pasti dia paham termasuk siapa saja biang kerok di KPK,” jelas Neta saat dihubungi wartawan, Rabu (8/4/2020).
Berbekal pengalaman tersebut, Neta yakin Karyoto dapat lebih mudah beradaptasi kembali dengan kultur KPK, sama halnya dengan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang pernah bertugas di KPK sebelumnya.
Dalam catatan IPW pun Karyoto tidak memiliki track record buruk. “Kemudian juga belum ada laporan negatif kita dapat tentang dia,” tambahnya Neta.
Senada dengan IPW, eks Komisioner KPK Indriyanto Seno Aji mengungkapkan, jenderal bintang satu itu memiliki kinerja baik saat bertugas di KPK. Karyoto dianggap punya hubungan baik dengan satu tim satgas sehingga jika terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK akan lebih mudah dalam koordinasi.
“Saat keberadaan Karyoto di KPK, memang beliau salah satu penyidik dari satgas yang terbaik, integritas dan kapabilitasnya menjadi atensi kelembagaan,” ucap Indriyanto.
Meski demikian, bukan berarti dua calon lainnya tidak baik. Indriyanto berpendapat, ketiga nama itu memang layak lolos ke tahap selanjutnya. Namun KPK perlu memilih yang terbaik dari yang terbaik. “Semoga memang jabatan deputi penindakan dapat segera terisi agar semua procedural pro Justitia dapat diselesaikan segera di KPK,” ujarnya.
