Perlindungan Khusus Jadi Masalah Utama Anak Disabilitas
NAGALIGA — Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengemukakan perlindungan khusus menjadi masalah utama yang kerap menimpa kaum disabilitas, khususnya pada anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia.
Nahar mengaku pihaknya menyayangkan hal tersebut, sebab Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Disabilitas dan Konvensi Hak Anak.
“Dari sisi perlindungan anak, masih banyak keluarga yang menyembunyikan anaknya dari lingkungan karena malu. Jadi anak terbatas aksesnya atas pendidikan dan masa depannya,” ungkap Nahar pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) bertajuk Fun With Disability di Bandung, seperti dilansir Antara, Sabtu (7/12)
Sesuai data SUSENAS Tahun 2018 menunjukkan populasi penyandang disabilitas kelompok usia 2-18 tahun kategori disabilitas sedang dan berat mencapai 7% atau sekitar 2,48 juta anak penyandang disabilitas.
“Hari Disabilitas Internasional diperingati sebagai wujud perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia terhadap penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Nahar.
Menurutnya, sudah saatnya bangsa Indonesia memerdekakan seluruh rakyat dengan membangun kesetaraan dan meniadakan stigma. Menghentikan segala perundungan dan perlakuan salah terhadap anak penyandang disabilitas.
Nahar mengajak para pemerintah daerah agar lebih aktif mendorong kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak disabilitas.
“Karena itu mari dengarkan suara mereka agar kita dapat mengembangkan potensinya. Setop Stigma, kita bangun kesetaraan,” kata Nahar.
Selain itu, permasalahan pelik lainnya yang dihadapi anak disabilitas yakni pada tumbuh kembang. Padahal mereka juga memiliki hak yang sama dalam hal mendapat perawatan dan pengasuhan yang baik dari keluarga atau keluarga penggantinya.
“Kami harap Pemda Jawa Barat khususnya Ibu Athalia sebagai Ketua Tim Penggerak PKK bisa menjadi duta anak-anak di Jawa Barat dan menyampaikan pesan ini kepada para keluarga terutama ibu-ibu dan pendamping anak di lingkungan masing-masing. Bahwa semua anak sama, dan tidak ada ruang tertutup bagi anak-anak disabilitas untuk memiliki masa depan,” jelas Nahar.
Menanggapi hal ini, Ketua TP PKK Jawa Barat, Athalia Kamil mengungkapkan akan terus memaksimalkan perannya. Di Jawa Barat, menurut Athalia, ada sekitar 128 ribuan disabilitas yang tersebar dan memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah dan masyarakat.
“Perhatian khusus agar mereka mendapatkan perlindungan, kebahagiaan dan kesempatan yang maksimal, karena setiap anak berhak bahagia. Setiap anak berhak memaksimalkan potensi dirinya dengan diberikan peluang untuk meningkatkan kemandirian,” paparnya.
