Percepat Turunkan Angka Stunting, BKKBN Berharap Satu Desa Punya Satu Bidan
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) , Hasto Wardoyo pun mengharapkan agar satu desa harus punya satu bidan.
Pasalnya, kata Hasto, bahwa isu stunting di tingkat pusat hingga kabupaten/kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi, namun di tingkat desa belum terasa gaungnya.
“Di tingkat desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting seperti layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya,” ujar Hasto dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (2/9/21).
Dia pun telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tentang rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting.
“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pra nikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar bidan di tiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia) masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” jelas Hasto saat melakukan pertemuan dengan Menkes Budi.
Hasto pun memaparkan bahwa upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun menurutnya bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.
Sementara itu, Menkes Budi Sadikin mengatakan pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Intervensi tersebut menurut Menkes harus fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.
“Berbagai upaya penguatan, seperti peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu yang dilakukan secara komprehensif dalam sistem surveilans yang berkelanjutan,” tambah Menkes. Sementara terkait dengan pemenuhan satu desa satu bidan, Menkes menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membahasnya untuk menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sekaligus juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk bisa dilaksanakan di kabupaten dan kota.
