Pengamat: Ada 8 Menteri yang Layak Dipertahanan Jokowi
JAKARTA – Kasak-kusuk siapa yang menjadi meteri dalam kabinet kerja jilid II masih terus hangat. Setidaknya, ada 8 menteri diusulkan dipertahankan dalam kabinet kerja jilid II di pemerintahan Jokowo-Amin periode 2019-2024.
“Berdasarkan aspirasi yang kami serap di masyarakat ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Direktur Gema Jomin Dian Assafri dalam acara Ngobrol Seru Gema Kosgoro bertajuk Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang di Wisma Mas Isman pada Jumat (11/10/2019).
Kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hadir dalam acara yang dimoderatori Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi itu Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, Direktur JPNN Auri Jaya yang keduanya didapuk sebagai narasumber.
Sedangkan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengakui ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan pada kabinet kerja jilid 2.
“Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkatakter eksekutor. Namun dia mengakui ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong.
“Dan harus diakui Menteri BUMN Rini Soemarno menunjulan kinerja yang kinclong. Dia berhasil membentuk holding BUMN dan melalui Inalum mencaplok Freeport,” kata dia.
Sederet menteri juga mendapat apresiasi yang positif yakni Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko. “Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR yang good,” katanya.
Sementara Direktur JPNN Auri Jaya berharap agar Jokowi untuk lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik.
“Ini untuk menegakan supremasi hukum yang bebas intervensi,” kata Auri.
Selain itu, Auri juga mengharapkan Jokowi untuk tidak lagi memilih menteri yamg populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yamg tentunya yang kapabel sebagai menteri. “Tapi ini hanya usulan semua terserah Jokowi,” kata Auri.
