Pemerintah Sebut Butuh Banyak Kapal untuk Awasi Perairan
NAGALIGA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaparkan saat ini pemerintah memastikan akan lebih fokus memperbanyak kapal untuk disiagakan di wilayah perbatasan.
Hal ini kata Mahfud sempat dibahas saat menggelar Rapat Terbatas (Ratas) di PT PAL Surabaya dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto kemarin, Senin (27/1).
Kata dia, Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) memang perlu dilengkapi demi menjaga wilayah sekaligus mempertahankan kedaulatan negara dari gempuran negara lain.
“Kita mencatat bahwa kita harus melengkapi alutsista untuk menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah hak berdaulat. Bahkan juga memagari,” kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Jika dilihat melalui peta, kata Mahfud wilayah perairan Indonesia dibagi ke dalam tiga warna air. Wilayah-wilayah inilah yang nantinya harus dijaga agar tak diambil negara lain.
Pertama ada brown water yang merupakan wilayah kedaulatan dan paling dekat dengan garis pantai. Kedua adalah green water yang merupakan wilayah berdaulat atau dikenal juga dengan zona ekonomi eksklusif, lalu yang terakhir adalah blue water yang merupakan kawasan perairan lepas.
“Nah kita akan mengusahakan segera menyediakan kapal di tepi green water. Sehingga yang dari blue water itu tidak masuk,” katanya.
Namun saat ditanya berapa jumlah kapal serta berapa ukuran kapal yang akan diperbanyak demi memagari wilayah perairan Indonesia, Mahfud enggan menjelaskan.
“Ya nanti lah itu sangat teknis, pokoknya kita mengidentifikasi itu dan kita berkeputusan untuk memompa industri persenjataan sendiri,” jelasnya.
