Pemerintah Indonesia Teken Lima Kerjasama Government to Government dengan UEA
JAKARTA. Pemerintah Indonesia menyepakati lima perjanjian antar pemerintah (government to government/G2G) dengan Pemerintah Uni Emirat Arab. Perjanjian ini diteken bersamaan dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA) pada 1 Juli kemarin.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, kerjasama G2G tersebut antara lain, Indonesia-UEA CEPA, kerjasama pengembangan mangrove, MoU di bidang kelautan dan perikanan, kerjasama industri pertahanan dan kerjasama tentang obat-obatan dan pengendalian vaksin.
Salah satu pertukaran dokumen kerjasama yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Presiden Uni Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Istana Al Shatie, ialah penandatanganan Indonesia-UEA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
“Indonesia-UEA CEPA adalah perundingan yang tercepat yang pernah dilakukan Indonesia dengan negara mitra, kurang dari satu tahun waktu perundingan yang diperlukan,” kata Retno dikutip dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (2/7).
Dengan terbentuknya Indonesia-UEA CEPA diharapkan dapat membuka peluang kerjasama perdagangan baru antar kedua negara. Khususnya di sektor industri jasa, industri halal dan juga jasa keuangan syariah.
Kedua, Retno menjelaskan dalam kunjungan Pemerintah Indonesia ke UEA kali ini juga memperkuat kerjasama di bidang pertahanan. Pada kerjasama yang ditandatangani oleh kedua Menteri Pertahanan memuat protokol kerjasama di bidang industri pertahanan.
Dimana dalam protokol ini telah diatur kesepakatan untuk mengembangkan kerjasama industri pertahanan di berbagai bidang seperti smart munition, joint research, joint development, investment, pemasaran dan lain sebagainya.
Ketiga, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama terkait perubahan iklim, melalui pengembangan mangrove.
Pada kunjungan kali ini telah ditandatangani pembentukan kesepakatan joint project arrangement on mangrove development antara kedua negara.
“Kita berharap implementasi kerjasama mangrove ini dapat terwujud melalui pembentukan Mangrove Alliance for Climate yang akan diluncurkan pada KTT G20 di Bali November mendatang,” kata Retno.
Selain itu pada kerjasama mengatasi perubahan iklim juga dilakukan dengan pembangunan Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center. Dimana pelaksanaannya akan dilakukan proyek percontohan bersama Taman Mangrove di lahan seluas 10.000 hektar di Indonesia.
Keempat, pada kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan telah disepakati kerjasama pendidikan antara Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Mohamed bin Zayed for Humanities.
Kerjasama ini di antaranya untuk mempersiapkan pembentukan school of future studies, yakni sebuah lembaga pendidikan interdisiplin yang memfokuskan pada kajian ilmu sosial dan kemajuan teknologi yang diperlukan oleh umat manusia di masa depan.
kelima, Retno memaparkan, kedua pemimpin juga menindaklanjuti pembahasan sebelumnya yaitu mengenai kerjasama investasi pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN).
“Terus dibahas implementasi komitmen investasi UAE untuk pembangunan IKN. Jadi masalah investasi untuk IKN terus dibahas oleh kedua negara,” jelas Retno.
Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan rencana investasi di IKN antara lain, pembentukan pendanaan pembangunan IKN berupa IKN Fund oleh Indonesia Investment Authority (INA) dengan pihak UEA.
Kemudian akan disiapkan paket investasi oleh Indonesia, dalam hal ini Pemerintah sedang menggodok rancangan peraturan pemerintah terkait investasi di IKN.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini INA sedang dalam proses merealisasi berbagai proyek dengan memanfaatkan komitmen investasi UAE yang sudah ada sebelumnya yaitu sebesar US$ 10 miliar,” pungkasnya.
