Pemerintah Diminta Libatkan DPD dan DPR Tangani Masalah Papua
NAGALIGA — Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat/For Papua Yorrys Raweyai meminta pemerintah pusat melibatkan DPD dan DPR dalam menangani persoalan yang masih terjadi di Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, penyelesaian masalah di Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun harus melibatkan lembaga formal seperti DPD dan DPR.
“Untuk masalah di Papua, kami meminta pemerintah pusat libatkan lembaga formal seperti DPD dan DPR RI karena kami adalah representasi rakyat,” kata Yorrys dalam keterangannya, Sabtu (1/2).
Dia menerangkan langkah pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan Papua cenderung jalan sendiri, malah anggota DPD dan DPR RI lebih proaktif dan terdepan dalam mengatasi persoalan.
Sementara itu, Sekretaris For Papua Filep Wamafma mengatakan Pansus Papua DPD telah melangsungkan audiensi dengan berbagai pihak dan mendapatkan kesimpulan sementara bahwa Papua telah menjadi objek kebijakan negara yang belum berpihak serta berkeadilan.Yorrys mencontohkan, DPD telah membuat Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk mencari akar persoalan di Papua serta membuat konsep penyelesaian masalah secara komprehensif sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai wadah, DPD dan DPR adalah lembaga formal yang diatur konstitusi. Dalam proses penyelesaian Papua, pemerintah pusat cenderung membuat kebijakan sendiri dengan komunikasi bersama daerah, sehingga lembaga formal tidak dilibatkan dengan aktif,” ujarnya.
Yorrys mengatakan dinamika yang terjadi di Papua tidak terkesan dapat diredam meskipun Presiden Jokowi sudah 10 kali mengunjungi Papua termasuk daerah Nduga.
Dia mengatakan pihaknya mendesak agar penyelesaian persoalan di Papua dilakukan melalui langkah komprehensif dengan pendekatan keadilan ekonomi, budaya, dan hukum.
“Misalnya tentang kasus terhadap soal isu rasis di Papua, banyak pemuda yang melakukan aksi unjuk rasa menentang rasisme justru ditahan dengan tuduhan makar,” katanya.
Dalam kasus rasisme yang dialami warga Papua, menurutnya, negara seharusnya memberikan rasa adil dengan hukuman yang setimpal kepada pelaku ujaran rasisme demi menghadirkan efek jera sehingga tidak ada warga negara yang terkotak-kotakan.
“Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sudah final (bagi Papua) maka hak warga dan kewajiban warga negara melekat untuk Papua. Bintang Kejora jadi alasan pemberat untuk orang Papua dengan hukuman berat dengan dalil untuk efek jera, padahal itu keliru,” ujarnya.
Dia juga menilai unjuk rasa menentang rasisme yang dilakukan masyarakat Papua merupakan perlawanan atas ketidakadilan yang diterima mereka sebagai warga negara.
Oleh karena itu, menurutnya, langkah menuntut keadilan itu jangan dituduhkan aksi makar dan jadikan Papua setara dengan semua warga negara sehingga tidak ada pengelompokan warga negara.
