Pelarangan Mudik Perlu Aturan dan Pelaksanaan yang Matang
JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melarang masyarakat mudik pada Lebaran 2020. Sekarang tinggal membuat aturan teknis di lapangan agar kebijakan ini berjalan maksimal.
Pelarangan ini, menurut Anggota DPD Fahira Idris, dapat menekan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga membuat kerja-kerja pemerintah, tenaga medis, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat jadi lebih fokus dalam memutus mata rantai virus Sars Cov-II.
“Keputusan tegas yang diambil pemerintah melarang mudik sangat tepat dan sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (22/04/2020).
Dia mengungkapkan pergerakan dan interaksi orang saat mudik itu jumlahnya sangat besar. Untuk itu, tidak cukup hanya imbauan. Tahun lalu, jumlah orang mudik, baik melalui darat, laut, maupun udara, mencapai 18,3 juta orang.
“Insya Allah, rakyat terutama para pemudik dan keluarga yang berada di kampung, paham akan pelarangan mudik ini dan menerima dengan ikhlas,” kata Senator asal DKI Jakarta itu.
Saat ini terkesan mudik hanya dilakukan orang-orang di kota-kota besar di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Padahal arus mudik juga terjadi di luar Jawa. Ini memerlukan perhatian dan antisipasi juga dari pemerintah.
Pemerintah, kata Fahira, harus membuat aturan tentang operasional berbagai moda transportasi yang menuju ke daerah-daerah tujuan mudik. Sambil menunggu aturan, pengawasan di jalan utama, tol, dan alternatif segera dilakukan. Penting juga memastikan arus kendaraan pengangkut logistik tetap lancar.
Dia menuturkan pelarangan ini harus diikuti pelaksanaan yang matang di lapangan. “Kita tentu berharap semua warga danelemen masyarakat patuh dan taat untuk tidak mudik dulu. Ini demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan kita semua sebagai sebuah bangsa,” pungkasnya.
