Partai Koalisi Berebut Kursi, Hilang Sudah Fungsi Legislatif
JAKARTA – Rapat Paripurna MP pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, pada Rabu (2/10/2019) diwarnai interupsi.
Beragam sanggahan disampaikan fraksi partai politik untuk mengusung wakilnya maju sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio telah memprediksi sejak lama. Tarik-menarik serta lobi-lobi politik menurutnya akan berlangsung intens jelang sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR RI yang digelar Kamis (3/10/2019).
“Begitu masuk periode kedua pemerintahan Jokowi, tiap Partai Politik akan mencari panggungnya sendiri untuk menyelamatkan mereka di tahun 2024,” ungkap Hendri.
“Jangan heran kalau partai politik, ketuanya juga bermanuver untuk mendapatkan jabatan publik, supaya mereka tetap terlihat di atas,” tambahnya.
Peran legislatif yang berfungsi sebagai pengawas eksekutif justru memudar. Para legislator yang bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan pro rakyat kerap bertemu dengan presiden.
Namun, ia yakin harapan masih bertumpu pada terpilihnya perwakilan partai oposisi pemerintah, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mengisi kursi Ketua MPR. Sehingga peran pengawasan tetap berjalan, bukan sebaliknya.
Manuver para elit politik itu terlihat dari penunjukkan Puan Maharani mewakili PDIP sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Posisinya menggeser Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang berasal dari Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Bagi-bagi Kursi
Dukungan partai koalisi kepada Bamsoet untuk menduduki kursi Ketua MPR RI semakin menguat dalam parlemen. Ini diduga berkaitan dengan kepentingan pembentukan Menteri kabinet kerja jilid 3 pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Sehingga, tidak hanya ditunjuk sebagai pimpinan MPR, peluang partai oposisi untuk menjadi anggota MPR RI pun semakin tertutup rapat.
“Rakyat melihat para elit politik bagi-bagi kursi sendiri, nah itulah yang terjadi saat ini. Miris, tapi mau diapain lagi, karena mereka semua memiliki pragmatisme politik untuk 2024,” jelas Hendri.
Politik ujungnya kepentingan dan kekuasaan makanya mereka mempersiapkan diri dari sekarang. Buat rakyat rugi? ya rugi,” tandasnya
