Panglima TNI Terapkan Status Siaga Tempur di Papua, Apa Kata Amnesty International, Komnas HAM dan KontraS?
Panglima TNI Terapkan Status Siaga Tempur di Papua, Apa Kata Amnesty International, Komnas HAM dan KontraS?
TEMPO.CO, Jakarta – Pada Selasa 18 April lalu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status di Papua menjadi siaga tempur. Langkah ini dilakukan imbas dari adanya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan seorang prajurit TNI.
“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam rekaman konferensi pers di Timika, Papua.
Serangan KKB itu disebut dilancarkan terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada 15 April 2023. Selain menelan satu korban jiwa, empat prajurit TNI lainnya mengalami luka tembak.
Amnesty International Indonesia serukan penghentian status siaga tempur
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya menyayangkan keputusan Panglima TNI itu.
“Selama puluhan tahun, Jakarta menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan. Pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman ini.” kata Hamid dalam keterangannya di laman Amnesty International Indonesia.
Hamid mengatakan pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di sana dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya.
“Potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga makin besar, apabila kita merujuk pada insiden kekerasan empat tahun belakangan ini. Dan korbannya tidak hanya warga sipil, namun juga dari kalangan aparat keamanan,” katanya.
Hamid mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Pihaknya mencatat dalam lima tahun terakhir setidaknya ada 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar. Kami juga mendesak agar proses pembebasan sandera dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil,” katanya.
Komnas HAM ingatkan pemerintah untuk memastikan keamanan masyarakat sipil di Papua.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan keamanan masyarakat sipil di Papua.
“Meminta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, lewat keterangan tertulis, Selasa, 18 April 2023.
Atnike mengatakan semua pihak harus menahan diri dalam merespons situasi di Papua. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik lebih meluas.
Atnike mengatakan Komnas HAM turut berbelasungkawa atas wafatnya prajurit tersebut. Komnas, kata dia, juga menyesalkan tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang menyandera pilot Susi Air hingga menyebabkan situasi di Papua makin tegang. Dia menilai tindakan penyanderaan itu mempersulit upaya perdamaian.
“Kami mendesak TPNPB-OPM segera melepaskan Philip Marthen selaku warga negara asing yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Papua,” kata dia.
Atnike berkata Komnas mendukung upaya pemerintah TNI dan Polri dalam upaya penyelamatan Philip dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dan proporsionalitas untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa.
Selain itu, Komnas mendorong adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai tindakan kekerasan sesuai peraturan dan prinsi HAM.
KontraS Papua: 4 Warga Sipil Tewas Akibat Perang TNI-Polri Lawan OPM
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Samuel Awom mengatakan saat ini sudah ada empat warga sipil yang menjadi korban tewas akibat perang antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Para korban antara lain berjenis kelamin tiga laki-laki dan satu perempuan. Samuel menyebut dua korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang. Namun, menurut informasi dari warga sipil Intan Jaya, Papua keduanya ditemukan dalam kondisi tulang tulang akibat terbakar di salah satu rumah.
“Lalu ada satu lagi yang tertembak mati atas nama Molombabega Hagisimijau umur 60 tahun di desa Titigi, Distrik Sugapa. Jadi total korban meninggal empat orang,” ujar Samuel dalam keterangannya, Selasa, 18 April 2023.
Identitas para korban tewas itu, kata Samuel, antara lain bernama Pendeta Ebi, Bagai, Abiyani Weya, Molombabega Hagisimijau, dan Damian Mirip. Selain korban tewas, perang antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM juga menyebabkan dua orang terkena luka tembak. Salah satu korban bahkan merupakan anak, di bawah umur dewasa.
“Korban luka tembak antara lain AA Umur 15 tahun, siswa SMP Kelas IX dari desa Eknemba kena tembak di paha kanan. Kemudian Yulianis Duwitau kena tembak di baju dan saat ini dirawat,” kata Samuel.
Konflik di Papua ini juga menyebabkan 29 rumah warga rusak parah akibat terbakar. Samuel menyebut pos kontak warga sipil di Intan Jaya bakal terus memperbaharui situasi terkini di lokasi akibat perang antara TNI-POLRI dan TPNPB.
