Pakar Nilai Tak Perlu Buru-buru Soal Penghapusan Masa Karantina Covid-19
Jakarta – Pemerintah tidak mengambil kebijakan pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat di tengah kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Sebaliknya, pemerintah berencana melakukan langkah-langkah pelonggaran atau relaksasi. Salah satunya ialah tentang karantina.
Pekan ini misalnya, pemerintah menambah kapasitas maksimal work from office atau WFO dari 25 persen menjadi 50 persen di wilayah PPKM Level 3. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut penyesuaian dilakukan menimbang karakteristik varian Omicron yang dianggap tidak lebih berbahaya daripada varian Delta.
“Sudah 44 hari sejak 1 Januari 2022, kasus puncak periode Omicron sampai dengan saat ini belum melebihi puncak Delta di tahun lalu. Tingkat rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian juga masih lebih rendah daripada periode Delta,” ujar Luhut, kemarin.
Pemerintah juga akan memangkas lama waktu karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Mulai pekan depan, PPLN baik WNA maupun WNI yang telah mendapatkan vaksin booster, lama karantinanya dapat berkurang menjadi tiga hari. Sementara bagi yang belum, tetap mengikuti aturan sebelumnya yakni lima hari.
Jika situasi terus membaik, pemerintah berencana terus menurunkan bahkan menghapus masa karantina. “Jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, pada 1 April PPLN kita tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PPLN,” ujar Luhut.
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan memang sulit untuk tidak melakukan pelonggaran memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19. Sejumlah negara memang sudah tidak memberlakukan karantina bagi orang dari luar negeri, bahkan beberapa negara sudah tidak mewajibkan pemakaian masker.
Ia menyatakan pelonggaran di berbagai negara tersebut bukan karena situasi sudah aman atau kasus Covid-19 telah menurun. “Ini karena tingkat imunitas di berbagai negara tersebut sudah tinggi, mayoritas sudah 80 persen populasinya mendapat vaksin lengkap. Skandinavia yang sudah melepas masker itu, vaksin dosis ketiga untuk lansia-nya sudah 90 persen,” ujar Dicky.
Menurut Dicky, jika pemerintah Indonesia ingin melakukan pelonggaran seperti negara-negara lain, maka harus memastikan imunitas masyarakat sudah tinggi. “Minimal 80 persen total penduduk sudah menerima dua dosis vaksin dan setidaknya 50 persen kelompok berisiko tinggi sudah mendapat booster. Di samping itu, harus dipastikan kondisi kasus terkendali, tidak ada beban faskes dan angka kematian yang tidak tinggi,” ujar dia.
Adapun di Indonesia, saat ini vaksinasi dosis kedua baru mencapai 65 persen dari total sasaran. Vaksinasi dosis ketiga sudah dimulai, namun angkanya masih di bawah 5 persen. Untuk lansia, vaksinasi dosis kedua baru di kisaran 50 persen. “Kalau mau hapus karantina bisa, tapi lihat cakupan vaksinasinya kalau mau aman,” ujar Dicky.
Selain vaksinasi, ujar dia, pemerintah harus melihat kesiapan masyarakat dan area publik beradaptasi jika pelonggaran akan dilakukan.
“Jadi saran saya, pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan pelonggaran-pelonggaran. Disiapkan dulu berbagai program dan rencana dalam waktu dekat menengah jangka panjang untuk meminimalisir risiko,” ujar Dicky.
Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan berbagai rencana yang disiapkan pemerintah akan dilakukan secara hati-hati dan melihat perkembangan kasus Covid-19. Pemerintah juga belum berencana melakukan pelonggaran ekstrem seperti beberapa negara yang tidak mewajibkan pemakaian masker. “Pendekatan kami jauh lebih konservatif,” tuturnya soal rencana pelonggaran yang salah satunya mengatur tentang karantina.
