MPR: Pancasila Jadi Penyaring Kampanye LGBT
NAGALIGA — Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan Pancasila penting tak hanya sebagai ideologi negara, namun juga menangkal kampanye liberal macam LGBT.
Hal itu disampaikan Basarah dalam kunjungannya bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR lainnya, Lestari Moerdijat di Gedung Trans Media. Dia menuturkan saat ini paham liberal sudah masuk ke mana-mana, salah satunya adalah kampanye LGBT.
LGBT merupakan kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
Basarah menegaskan selain LGBT, kemunculan fundamentalisme dan ekstremisme secara sistematis juga terjadi karena negara abai membangun ideologi bangsa dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, sambungnya, Pancasila bisa menjadi filter terhadap pelbagai kampanye tersebut.
“Di Indonesia kita boleh menghormati hak asasi dunia, tetapi ketika masuk Indonesia kita punya filter yang namanya Pancasila,” ujar Basarah, Rabu (12/2).
Salah satu yang ditegaskan Basarah adalah soal pernikahan sejenis yang sudah dilegalkan sejumlah negara di Asia dan Eropa. Terkait dengan hal itu, Basarah pun menyatakan dirinya sudah bertanya ke pemuka beberapa agama, dan semuanya memang menyatakan pernikahan sesama jenis itu dilarang.
“Saya kira bukan hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila-sila lain juga saling melengkapi bahwa (LGBT) itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa di Indonesia,” kata dia.
“Masak kita kalah dengan ikan di laut, ikan yang tidak diberi akal saja, daging yang kita makan itu tidak asin padahal hidup di laut yang asin karena memiliki insang untuk menyaring. Bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan memiliki nilai Pancasila saya kira harus menyaring,” tegasnya.
Amandemen UUD 1945
Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo menuturkan wacana perubahan terbatas UUD 1945 yang dapat memberikan wewenang lembaga itu untuk menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara. Namun, kata Bamsoet, hal tersebut tak membuat MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dan Presiden sebagai mandataris MPR.
“Tanggungjawab presiden tetap langsung kepada rakyat, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. MPR RI sebagai lembaga yang diisi para wakil rakyat dari DPR RI dan DPD RI, melalui PPHN justru akan memudahkan kinerja presiden hasil Pemilu 2024,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, PPHN dalam meminimalkan konflik yang terjadi antara pusat dengan daerah. Hal itu, sambung dia, karena pelbagai agenda pembangunan sampai tahun 2045, akan terangkum secara garis besar dalam PPHN.
“Jadi pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakannya dengan kreativitas masing-masing sesuai visi misinya,” ujar Bamsoet.
