Luhut Tegaskan Penyelidikan Dumping Bukan Bidik Produk China
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah memang membuka pintu untuk penyelidikan terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping. Namun tidak menyasar negara tertentu, apalagi China.
Penyelidikan itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan banjirnya barang impor. Langkah tersebut juga dalam rangka melindungi produk dalam negeri.
“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri,” kata Luhut dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).
Luhut menerangkan China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.
“Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19,” ujar Luhut.
Seperti diketahui saat ini terdapat proses penyelidikan terhadap sejumlah produk impor. Penyelidikan dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
Sejatinya pemerintah ingin melindungi produk Indonesia. Untuk itu, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan agar melakukan upaya perlindungan industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.
Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.
“Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” ungkap Luhut.
Selain itu, lanjut Luhut mengatakan Jokowi juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengatakan saat ini impor sejumlah barang itu tengah diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data impor ketujuh barang itu dalam tiga tahun terakhir. Zulhas mengatakan jika angka impornya melonjak, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pajak tambahan terhadap produk impor yang diselidiki.
“Nanti dilihat tiga tahun terakhir, seperti apa melonjak nggak yang juga mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD,” terangnya.
Namun, Zulhas mengatakan saat ini pajak tambahan itu tengah dihitung seberapa besarannya. Selain itu untuk beberapa barang masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan pula pengenaan dari BMAD hingga BMTP.
“Kita tunggu dulu, (besaran impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung dari hasil KPPI. 200% bisa, 100% bisa,” terangnya.
