Kubu Luhut Usul Benny Harman Tonton Mata Najwa Soal Jiwasraya
NAGALIGA — Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Atmadji Sumarkidjo meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menonton ulang Mata Najwa terkait pernyataan Luhut soal kasus PT Asuransi Jiwasraya. Atmadji menyebut Luhut tak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan Rp13,7 triliun.
“Mungkin yang memberikan komentar itu harus menyimak lagi rekaman dari Mata Najwa kemarin malam itu,” kata Atmadji saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (30/1).
Diketahui Luhut hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam program Mata Najwa, semalam. Luhut dan Mahfud berkomentar terkait penanganan kasus yang disebut politis tersebut.
Menurut Atmadji, Luhut dalam program Mata Najwa itu hanya menyampaikan bahwa masalah keuangan Jiwasraya dalam proses penyelesaian
“Jadi beliau (Luhut) enggak mau tanggapi soal-soal itu (tudingan Benny K. Harman), karena merasa tidak berkata yang dimaksudkan oleh penanggap itu (Benny K. Harman),” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mempertanyakan sosok yang menjadi panglima tertinggi dalam kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
Ia pun menyinggung peran Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang kerap menjadi bumper dalam memberikan pernyataan di televisi dengan logika-logika yang bersifat menyesatkan.
“Siapa panglima tertinggi perampokan Jiwasraya ini? Menko Maritim dan Menko Polhukam sibuk jadi bamper di televisi dengan logika-logika sesat,” kata Benny lewat cuitannya dalam akun @BennyHarmanID, Rabu (30/1).
Jakarta, CNN Indonesia — Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Atmadji Sumarkidjo meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menonton ulang Mata Najwa terkait pernyataan Luhut soal kasus PT Asuransi Jiwasraya. Atmadji menyebut Luhut tak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan Rp13,7 triliun.
“Mungkin yang memberikan komentar itu harus menyimak lagi rekaman dari Mata Najwa kemarin malam itu,” kata Atmadji saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (30/1).
Diketahui Luhut hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam program Mata Najwa, semalam. Luhut dan Mahfud berkomentar terkait penanganan kasus yang disebut politis tersebut.
Menurut Atmadji, Luhut dalam program Mata Najwa itu hanya menyampaikan bahwa masalah keuangan Jiwasraya dalam proses penyelesaian
“Jadi beliau (Luhut) enggak mau tanggapi soal-soal itu (tudingan Benny K. Harman), karena merasa tidak berkata yang dimaksudkan oleh penanggap itu (Benny K. Harman),” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mempertanyakan sosok yang menjadi panglima tertinggi dalam kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
Ia pun menyinggung peran Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang kerap menjadi bumper dalam memberikan pernyataan di televisi dengan logika-logika yang bersifat menyesatkan.
“Siapa panglima tertinggi perampokan Jiwasraya ini? Menko Maritim dan Menko Polhukam sibuk jadi bamper di televisi dengan logika-logika sesat,” kata Benny lewat cuitannya dalam akun @BennyHarmanID, Rabu (30/1).
Ia pun menyebut bahwa semakin sesat logika pernyataan yang disampaikan oleh Luhut dan Mahfud maka ujung dari kasus Jiwasraya juga akan semakin jelas.
Saat diminta konfirmasinya, Benny enggan merinci terkait pernyataan-pernyataan Luhut dan Mahfud yang ia maksud menggunakan logika-logika sesat. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Luhut dan Mahfud secara langsung.
Partai Demokrat kerap memberikan pernyataan yang kritis ke pemerintah dalam menyikapi kasus Jiwasraya serta kesimpangsiuran informasi yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly dan eks Dirjen Imigrasi Ronny Sompie terkait keberadaan Harun dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam kasus Jiwasraya, Demokrat masih terus mendesak agar DPR segera membentuk Pansus Hak Angket. Sedangkan dalam kasus kesimpangsiuran informasi Harun, Demokrat mempertanyakan langkah Yasonna membentuk tim gabungan.
Ia pun menyebut bahwa semakin sesat logika pernyataan yang disampaikan oleh Luhut dan Mahfud maka ujung dari kasus Jiwasraya juga akan semakin jelas.
Saat diminta konfirmasinya, Benny enggan merinci terkait pernyataan-pernyataan Luhut dan Mahfud yang ia maksud menggunakan logika-logika sesat. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Luhut dan Mahfud secara langsung.
Partai Demokrat kerap memberikan pernyataan yang kritis ke pemerintah dalam menyikapi kasus Jiwasraya serta kesimpangsiuran informasi yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly dan eks Dirjen Imigrasi Ronny Sompie terkait keberadaan Harun dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam kasus Jiwasraya, Demokrat masih terus mendesak agar DPR segera membentuk Pansus Hak Angket. Sedangkan dalam kasus kesimpangsiuran informasi Harun, Demokrat mempertanyakan langkah Yasonna membentuk tim gabungan.
