Kritik Jokowi Gagal Tangani Pandemi Covid-19, Ketua PB PMII: Jangan Dipahami Sebagai Ajakan Makar!
Statemen dari PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menyarankan Presiden Joko Widodo mundur karena dianggap gagal dalam menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, maupun kalangan mahasiswa sendiri.
Hal ini menurut Ketua PB PMII Muhammad Rohim, kurang tepat memaknainya, karena sebenarnya ini merupakan suatu kritik yang bertujuan membangun dan dukungan kepada pemerintah.
“Ya namanya juga PMII itu kan organisasi mahasiswa, kalau memiliki beragam catatan-catatan tentang kebijakan Pemerintah, itu hal yang wajar sebagai pihak yang memiliki nalar kritis untuk perubahan tapi kami juga terus menjaga komitmen untuk membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa khususnya pandemi Covid 19 ini”. kata Rohim, Sabtu (21/8/2021).
Menurutnya, statemen kemarin itu bukan untuk dipahami sebagai ajakan makar atau menuntut Presiden mundur, melainkan PB PMII siap menjadi garda terdepan untuk membantu Pemerintah dalam menangani Covid-19.
“Mestinya begini, namanya hasil diskusi juga harus ditanggapi dengan kepala dingin. Dengan statemen itu kami justru ingin sampaikan bahwa kami siap membantu pemerintah untuk gotong royong bahu membahu mengentaskan Pandemi Covid-19, yang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Nggak ada itu ajakan untuk makar ke Bapak Presiden Jokowi”. tegasnya.
Ia juga menambahkan, bahwa dengan kondisi sekarang ini bisa diambil hikmahnya untuk menjadi pelajaran ke depan buat bangsa dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
Menurutnya, ada 3 hikmah yang bisa diambil. Hikmah yang pertama, PB PMII berkomitmen siap menjadi pembantu pemerintah untuk berjuang mengentaskan Pandemi.
“Buktinya kita sudah 3 kali menyelenggarakan vaksinasi, dan ikut kontribusi dalam menyalurkan bantuan sembako ke masyarakat,” ujarnya.
Lalu yang kedua, PB PMII tahu bahwa tenaga kesehatan (nakes) jumlahnya sedikit, dan banyak yang sudah berguguran karena Pandemi ini.
“Karena itu Pemerintah perlu menyediakan beasiswa 10 ribu untuk masyarakat menengah bawah agar bisa kuliah di kedokteran dan keperawatan secara gratis. Ini supaya kedepan nakes kita jumlahnya banyak,” jelasnya.
Ketiga, harga test PCR yang, masih tinggi bagi masyarakat.
“Sehingga kami PB PMII mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan harga test PCR terjangkau untuk semua kalangan masyarakat”. tutupnya.
