Komisi III DPR Sebut Harusnya OJK yang Bicara Kasus Asabri
NAGALIGA — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bicara soal dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
“Kalau itu menyangkut lembaga keuangan, bank atau asuransi, itu [harusnya] OJK [yang menyampaikan]. Maka harusnya kita minta OJK itu jangan diam saja,” tutur Arsul di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/1).
Arsul mengatakan dalam kasus ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya bisa bicara terkait hasil audit yang dilakukan. Sementara itu, indikasi tindak korupsi atau penyelewengan lain seharusnya diidentifikasi OJK sebagai lembaga pengawas.
Ia menilai selama ini OJK banyak tutup mulut soal kasus-kasus semacam ini. Arsul lantas memberi contoh terkait laporan keuangan PT Jiwasraya yang mendapat opini adverse atau dengan modifikasi dari Kantor Akuntan Publik Pricewaterhouse Coopers (PwC) meski sudah direvisi.
Arsul mengatakan perlu ada pengkajian lebih lanjut untuk menentukan tindakan yang tepat kepada OJK. Ia mengaku tidak bisa memutuskan dan menyatakan dengan gamblang jika sikap OJK dalam kasus ini merupakan kelalaian yang mesti ditindak secara formal.
“Apakah bisa diproses secara pidana, ya itu kita kaji dulu lah. Tidak boleh juga kita gampang-gampang mengatakan bahwa itu bisa dipidanakan,” ucapnya.Isu korupsi PT Asabri ini pertama kali diembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia meminta dugaan ini diusut secara tuntas.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun gitu,” ujar Mahfud pekan lalu.
Namun, Mahfud mengakui BPK masih mendalami dugaan ini dan belum mengonfirmasi ada dugaan korupsi. Ketua KPK, Firli Bahuri, juga menyatakan pihaknya belum bisa mengambil langkah sebelum menerima laporan lebih lanjut dari BPK.
PT Asabri sendiri menampik tudingan ini. Melalui keterangan tertulis, pihak manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
