KLHK Siapkan Bansos Rp1,01 T untuk Warga Sekitar Hutan
JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran Rp1,01 triliun untuk mendukung program bantuan sosial (bansos) atau bantuan pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Bansos diberikan terutama ke kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidupdan kehutanan yang terkena dampak Covid-19.
Alokasi ini merupakan hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang mendapat dukungan dari Komisi IVDPR. Melalui rapat virtual dengan para wakil rakyat, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan pihaknya melakukan penghematan anggaran Rp1,58 triliun di APBN 2020 sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun.
Menurut Siti, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres No 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
“Kami apresiasi ke pimpinan dan anggota Komisi IV DPR atas kerja sama yang baik dan dukungan kepada KLHK dalam upaya meningkatkan kinerja KLHK, terutama pada situasi pandemi corona ini,” kata Menteri Siti Nurbaya, dalam keterangannya, kemarin.
Dalam Rapat Kerja Virtual bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (15/4/2020), orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan di antaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi. Selanjutnya, keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial; kegiatan padat karya; stimulasi ekonomi; keberlanjutan pelayanan publik dan target grup pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Mitra Konservasi. “Anggaran hasil refocusing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Menteri Siti.
Salah satu contohnya dengan melakukan pembelian produk herbal/suplemen/madu dari Kelompok Tani Hutan untuk pegawai guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat, pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berasal dari produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial untuk diberikan kepada tenaga medis di rumah sakit rujukan Covid-19.
Refocusing juga untuk penyelenggaraan pelatihan masyarakat jarak jauh bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan pendamping Perhutanan Sosial, pemberian bantuan ekonomi produktif dan Bang Pesona bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta pendampingan Kelompok TaniHutan (KTH).
Ketua Komisi IV DPR Sudin tetap meminta KLHK merinci kembali refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, terutama pada postur anggaran untuk sarana dan prasarana pengelolaan limbah infeksius Covid-19.
“Kami minta perhatian anggaran untuk pengelolaan limbah infeksius dan alat pelindung diri (APD) akibat Covid-19 serta pengendalian karhutla dimana saat ini sudah memasuki musim kemarau pada beberapa wilayah,” ucap Sudin.
