Kerja Sama Indonesia – Belanda, Menteri LHK Ajak Semua Pihak Berinovasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim
JAKARTA – Indonesia-Belanda berpotensi besar mengembangkan kerja sama bidang adaptasi perubahan iklim. Semua pihak harus bekerja sama unrtuk meningkatkan kesadaran dan berinovasi untuk upaya adaptasi perubahan iklim.
Demikian disampaikan Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika menjadi pembicara kunci pada acara Week of Indonesia – Netherlands Education and Research (WINNER) yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/3).
Selain Menteri LHK selaku pembicara kunci, hadir pula dalam acara WINNER kali ini adalah antara lain Menteri Infrastruktur dan Sumber Daya Air Belanda, Cora van Nieuwenhuizen, yang menyapa melalui pesan video, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Bapak Mayerfas, serta Climate Envoy of Netherlands Ministry of Foreign Affairs.
Untuk itu Menteri LHK mengajak semua pihak, termasuk Belanda dan para alumni Belanda asal Indonesia untuk bekerja sama, meneguhkan komitmen, melakukan aksi kolektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan berinovasi untuk upaya adaptasi perubahan iklim Indonesia dan dunia, menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Berbicara di forum virtual yang dihadiri oleh wakil pemerintahan kedua negara, para alumni yang pernah menjalani studi di Belanda, serta masyarakat umum, Menteri Siti menyatakan bahwa dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, telah banyak contoh nyata di lapangan yang dilakukan Indonesia melalui KLHK dan unsur terkait lainnya, yang dapat dijadikan pelajaran baik untuk masyarakat Indonesia dan Belanda maupun warga dunia.
“Indonesia memiliki contoh-contoh konkret dalam upaya mencapai ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap,” tegas Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya menjelaskan pada ketahanan ekonomi, Indonesia menitikberatkan pada praktik pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Contoh nyata upaya mencapai ketahanan ekonomi adalah pengembangan Kawasan pangan berkelanjutan (food estate) sebagai upaya mengantisipasi risiko krisis pangan.
Dan menerapkan ekonomi sirkuler (circular economy) dengan memanfaatkan limbah untuk bahan baku industri dan baru-baru ini mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik.
Menteri LHK menambahkan, di bidang ketahanan sosial dan mata pencaharian penduduk, Indonesia secara sistemik tengah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam melalui sistem peringatan dini, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.
Sementara dalam hal ketahanan ekosistem dan lanskap, Indonesia fokus pada upaya pembenahan pengelolaan DAS dan ekosistem laut yang terintegrasi, akselerasi perhutanan sosial, dan mengembangkan kota dan desa yang ramah iklim.
Pada tahun 2020, Indonesia telah menanam 15 ribu hektar mangrove dan akan ditingkatkan menjadi 600 ribu hektar.
Selain itu, lanjut Menteri Siti, Indonesia juga memprioritaskan Program Kampung Iklim atau ProKlim yang melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat tapak.
Saat ini terdapat sekitar 3.000 lokasi ProKlim di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota dan diharapkan pada tahun 2024 dapat meningkat menjadi 20.000 lokasi melalui 8 strategi.
Delapan strategi itu adalah (1) penguatan kapasitas pemerintah daerah; (2) penguatan kapasitas masyarakat; (3) peningkatan kemitraan multi-pemangku kepentingan; (4) peningkatan kepemimpinan di tingkat lokal; (5) Pengukuhan komitmen pemangku kepentingan; (6) Sosialisasi kesuksesan; (7) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; dan (8) Optimalisasi potensi sumber pendanaan.
Ajak Alumni Belanda Tingkatkan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti Nurbaya mengajak para alumni Belanda di Indonesia untuk terlibat dalam upaya akselerasi ProKlim untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian NDC.
Menteri LHK juga menyampaikan bahwa inklusivitas upaya pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan oleh KLHK dapat dilihat salah satunya dari kegiatan Pojok Iklim, yaitu forum diskusi multipihak yang dilaksanakan sejak awal 2016.
Forum ini menjadi wadah diskusi antar Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, pemuda dan masyarakat umum untuk mengaktualisasikan dan mengartikulasikan kebijakan perubahan iklim, serta mendiseminasikan informasi best practices upaya pengendalian perubahan iklim di semua sektor.
Sepanjang tahun 2020 Pojok Iklim mampu menjangkau masyarakat dari 34 Provinsi di Indonesia dan menampilkan aksi nyata dari masyarakat di tingkat lokal dalam pengendalian perubahan iklim.
