Kepercayaan Rakyat Terhadap DPR Rendah, Ini Komentar Puan Maharani
JAKARTA – Meski hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan rakyat terhadap DPR RI rendah, namun Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya dan berjanji untuk memperbaiki citra DPR RI. Hasil survei itu sebagai tantangan DPR ke depan.
“Tantangan itu bukan saja bagi lima pimpinan DPR RI, tapi seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelenagkapan lainnya agar bekerja lebih baik,” tegas politisi PDIP itu di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).
Puan mengaku memang tidak mudah meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena masih baru berjalan. Karena itu kata dia, DPR ke depan harus mempunyai mekanisme dan sistem yang baik agar kinerja seluruh anggota lebih baik.
“Mekanisme dan sistem DPR harus lebih baik agar bisa membuat seluruh anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan bisa lebih baik daripada DPR sebelumnya,” katanya singkat.
Sementara itu DPR RI dan DPD RI pada Senin (7/10/2019) hari ini sedang membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat paripurna DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi para wakilnya, dan juga DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan didampingi para wakilnya.
Sementara itu, terkait proses di DPR, Puan menargetkan proses pembahasan dan pembentukan alata kelengkapan Dewan AKD) bia selesai sebelum Jokowi- Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. Pelantikan keduanya bakal berlangsung pada 20 Oktober mendatang.
“Ya, kalau bisa minggu ini, minggu ini. Secepatnyalah. Kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober,” ungkap Puan.
Kemarin siang Puan beserta pimpinan DPR lainya menggelar rapat guna membahas pembentukan dan formasi AKD. hasilnya disepakati bahwa DPR akan terdiri dari 11 komisi. Meski jumlah komisi sudah disepakati, namun terkait pembagian posisi ketua dan wakil ketua komisi belum dibahas lanjut, belum ada nama-nama.
“Sudah disepakati 11 komisi kemudian terkait dengan BKSAP kemudian BKKN itu sudah disetujui. Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” ujarnya.
Pada penjelasan sebelumnya, Puan menjanjikan pembentukan AKD bakal dilakukan secara proporsional yakni berdasarkan aturan dan perolehan suara fraksi.
“Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” kata Puan.
Tentunya, lanjut Puan, formasi atau pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi.
“Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” ujar Puan.
