Jokowi Minta Puskesmas Utamakan Pencegahan Penyakit
NAGALIGA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) seharusnya mengutamakan pencegahan terhadap penyakit. Maka itu, menurutnya Puskesmas bukan cuma jadi pusat pengobatan masyarakat.
“Artinya puskesmas memang dirancang untuk mencegah penyakit. Jangan ada puskesmas yang bangga karena incomenya banyak. Keliru loh itu,” tuturnya di Techno Park Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1).
Hal ini dikatakan Jokowi mengacu pada penyakit TBC yang masih jadi salah satu penyakit utama di Indonesia.
Jokowi mengatakan untuk mencapai target mengeliminasi TBC di tahun 2030, Indonesia harusnya jangan hanya fokus pada pengobatan.
“Karena negara kita masih banyak yang terkena TB. Tapi penyuluhan dalam rangka pencegahan penting,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan TBC jadi salah satu penyakit yang banyak ditemui di Jabar. Kisaran jumlahnya ada sekitar 100 ribu kasus.
“Tingkat keberhasilan kami naik turun dalam (menangani) TBC. Beberapa waktu lalu 90 persen, lalu 83 persen, dan terakhir 71 persen,” tuturnya.
Sekarang ini, katanya, ia sudah berupaya membangun komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, profesional dan organisasi untuk memerangi TBC.
Ridwan menjelaskan setidaknya ada 9 kabupaten/kota di Jabar yang punya rumah sakit rujukan dengan fokus menangani TBC.
Pihaknya bersama Pemerintah Pusat juga sudah membuat sejumlah program, seperti pembangunan rumah sehat di Garut, desa peduli TBC sampai ke bantuan non tunai untuk keluarga yang membutuhkan.
Melalui telekonferensi di acara yang sama, Kepala Lapas Narkotika Kelas II Jelekong Baleendah Bandung, Gun Gun Gunawan mengatakan pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi jika ada yang terserang TBC.
Pihak lapas sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan dari sekitar 1205 warga binaan. Namun sebelumnya juga sudah ada tiga warga binaan yang terserah TBC.
Gunawan mengatakan yang jadi kendala di dalam lapas karena belum ada sel khusus untuk mengisolasi warga binaan yang terserang penyakit mebular.
“Kalau dideteksi langsung dipindahkan ke blok lain, tapi masih bisa interaksi. Karena belum ada blok khusus. Jumlah kapasitas (lapas harusnya) diisi 793 orang, sekarang diisi 1215 orang. Udah over berapa persen,” tuturnya kepada perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Dewan Pertimbangan Presiden.
Lebih lanjut ia juga menyinggung layanan BPJS yang belum bisa dinikmati sejumlah warga binaan. Ini karena sejumlah warga binaan ada yang tak punya kartu identitas.
“Masuk (lapas) tidak ada KTP, nggak ada keluarga lalu berbuat kriminal. Itu kendala kami ketika mereka sakit biayanya jadi kendala. Adanya aturan khusus untuk BPJS untuk warga binaan itu keinginan kami. Kalau digabung seluruh lapas bisa ribuan itu anak hilang (warga binaan tanpa identitas),” tambahnya.
